Agus Flores Tegaskan Menteri Imipas Berperan Aktif Ungkap Dugaan Pelanggaran Wamen, Minta Stop Penyebaran Informasi Menyesatkan

Jatim.Rasionews.com|BANYUWANGI – Ketua Umum PW Fast Respon (FR) dan Fast Respon Nusantara (FRN), Agus Flores, angkat bicara terkait beredarnya berbagai informasi yang dinilainya tidak sesuai fakta mengenai dugaan keterlibatan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dalam persoalan yang menyeret nama Wakil Menteri Silmy Karim. Sabtu 06/06/2026

Menurut Agus Flores, berbagai tudingan yang beredar justru bertolak belakang dengan fakta yang diketahuinya. Ia menegaskan bahwa Menteri Imipas bersama sejumlah tokoh penting negara memiliki peran aktif dalam mengungkap dan menindaklanjuti berbagai informasi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Wamen tersebut.

“Ketawa saja saya mendengarnya. Padahal yang berperan aktif dalam mengungkap persoalan ini justru Ketua KPK, Menko Hukum dan HAM, serta Menteri Imipas. Mereka bekerja serius dan melakukan pendalaman informasi secara bertahap,” tegas Agus Flores saat ditemui di Banyuwangi, Sabtu (6/6/2026).

Agus menjelaskan, proses pengumpulan data dan verifikasi informasi tidak dilakukan secara instan. Berbagai bukti dan keterangan yang dianggap valid dikumpulkan melalui proses yang panjang dan mendalam selama kurang lebih enam hingga delapan bulan.

Ia menilai, munculnya pemberitaan yang menyudutkan Menteri Imipas tanpa didukung data dan fakta yang akurat berpotensi menyesatkan publik serta menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

“Lucu saja kalau ada pihak yang berusaha menjatuhkan Pak Menteri. Kalau tidak tahu duduk perkaranya, jangan membuat berita hoaks atau opini yang menyesatkan. Lakukan konfirmasi terlebih dahulu agar mendapatkan informasi yang benar dan berimbang,” ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus Flores mengingatkan seluruh pihak, khususnya insan media dan pengguna media sosial, untuk tetap mengedepankan prinsip verifikasi serta akurasi informasi sebelum menyampaikan atau menyebarluaskan sebuah pemberitaan kepada publik.

Menurutnya, penyampaian informasi yang tidak berdasarkan fakta hanya akan memperkeruh situasi dan dapat merugikan pihak-pihak yang sebenarnya berupaya menegakkan aturan serta mengungkap kebenaran.

“Kami berharap semua pihak menghormati proses yang berjalan dan tidak menggiring opini tanpa dasar yang jelas. Publik berhak mendapatkan informasi yang benar, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Agus Flores.

Pewarta. Nanang