BPBD Identifikasi 19 Desa Rawan Kekeringan Jelang Puncak Musim Kemarau
Lumajang, Jatim Rasionews.com | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mulai mengintensifkan langkah mitigasi menghadapi potensi musim kemarau tahun 2026. Melalui pemetaan wilayah rawan dan koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah berupaya memastikan penanganan kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dapat dilakukan secara cepat apabila kondisi darurat terjadi.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengatakan langkah antisipasi dilakukan sejak dini agar masyarakat tidak terlambat memperoleh bantuan ketika dampak musim kemarau mulai dirasakan.
“Kami tidak ingin bergerak ketika masyarakat sudah kekurangan air bersih atau saat kebakaran sudah meluas. Karena itu, mitigasi kami lakukan sejak awal agar ketika puncak musim kemarau datang, pemerintah dan masyarakat sudah sama-sama siap,” ujarnya melalui pesan singkat, Rabu (8/7/2026).
Dalam proses asesmen yang dilakukan BPBD, enam kecamatan ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanganan, yakni Gucialit, Ranuyoso, Padang, Klakah, Kedungjajang, dan Senduro. Dari hasil pendataan tersebut, terdapat 19 desa yang diperkirakan berpotensi mengalami kesulitan memperoleh air bersih apabila musim kemarau berlangsung lebih lama.
Menurut Isnugroho, Kecamatan Gucialit menjadi daerah yang paling mendapat perhatian karena selama beberapa tahun terakhir menjadi wilayah dengan permintaan dropping air bersih terbanyak saat musim kemarau. Oleh karena itu, BPBD terus memperbarui data lapangan untuk memastikan seluruh kebutuhan masyarakat dapat dipetakan secara akurat.
Selain mengidentifikasi daerah rawan, BPBD juga melakukan verifikasi terhadap kondisi sumber air di sejumlah desa. Sejumlah wilayah kini telah memiliki sumber air alternatif melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), sumur bor, maupun mata air yang masih mampu memenuhi kebutuhan warga. Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan lokasi prioritas distribusi air bersih apabila diperlukan.
Sebagai bentuk kesiapan, BPBD telah menyiapkan armada truk tangki air untuk mendukung distribusi air bersih. Namun, pelaksanaannya masih menunggu terpenuhinya dasar hukum dan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Koordinasi bersama pemerintah desa, TNI, Polri, relawan, dan perangkat daerah juga terus diperkuat agar mekanisme pelaporan maupun penanganan dapat dilakukan secara cepat.
“Bencana akan lebih cepat tertangani apabila semua pihak bergerak bersama. Warga dapat melapor kepada kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas maupun langsung kepada BPBD. Setelah laporan diterima, kami segera melakukan asesmen untuk menentukan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan,” jelas Isnugroho.
Selain ancaman kekeringan, BPBD meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan melalui pemantauan titik panas (hotspot) berbasis data satelit yang diverifikasi menggunakan laporan masyarakat dan relawan. Sistem tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini agar kebakaran dapat dicegah sebelum meluas.
BPBD juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijaksana, tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah tanpa pengawasan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun gejala awal kekeringan.
“Keberhasilan sesungguhnya bukan diukur dari berapa banyak air yang kami distribusikan atau berapa banyak kebakaran yang kami padamkan. Keberhasilan adalah ketika masyarakat tetap memperoleh air bersih, tidak terjadi kebakaran akibat kelalaian, dan musim kemarau dapat dilalui dengan aman. Itulah tujuan utama dari seluruh upaya mitigasi yang kami lakukan,” pungkas Isnugroho.
Melalui berbagai langkah tersebut, BPBD Kabupaten Lumajang berharap seluruh elemen masyarakat dapat menghadapi musim kemarau tahun 2026 dengan lebih siap sehingga risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan dapat ditekan semaksimal mungkin.
(Rokib)
