Jatim.Rasionews.com|Minahasa | Kegiatan Bimtek di mulai Senin – Kamis, 8 sampai 11 juli 2024 di Vape Hotel Bandung, Dengan menelan anggaran 2.027.000.000,- (Dua Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan meminta kepada setiap Kepala Desa (Kades) 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Di tanggal 12 Juli 2024, Diduga para Kades akan melakukan Refresing..??
Kegiatan Bimtek ini di Hadiri Pj Bupati Minahasa Jemmy S Kumendong,Sekda Lynda Watania, beserta Jajarannya, Kadis PMD Arthur Palilingan, para Camat dan 227 Kepala Desa 227 di kabupaten Minahasa
Dewan Penasehat Pusat DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Patroli Selamet Solichin biasa Akrab disapa Mbah Semar, Angkat Bicara terkait Cara pelaksanaan Bimtek dengan anggaran yang fantastis di setiap pelaksanaannya, bahkan diduga jika dikumpulkan dari jumlah peserta sampai Milyaran Rupiah bersumber dari Dana Desa (DD) harus tergerus lagi Dana Desa yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat.
“Mengapa tidak ada yang berani menolak Program Bimtek untuk Aparatur Desa yang banyak mengeluarkan anggaran tersebut, apalagi kondisi Pemerintahan di Kabupaten Minahasa rata-rata saat ini masih memprihantinkan. Bila para kepala Desa menolak ikut Bimtek, mungkinkah masuk penjara, tidak kan,” tutur Mbah Semar. Rabu, (10/7)
Tidak masuk diakal, Mbah Semar merasa heran dan berharap di Kabupaten Minahasa ada yang mampu mencegah acara Bimtek semacam itu, sehingga Dana Desa terus di gerogoti. Bimtek dinilai tidak mengubah mindset dan ilmu pengetahuan para peserta, namun hanya untuk kepentingan formalitas dan buat kepentingan kantong tertentu, bahkan merugikan desa yang seharusnya dana desa bisa dimanfaatkan ke arah yang lebih baik dan lebih maju bagi masyarakat.
Masih Mbah Semar, menurutnya hasil bimtek tidak berdampak positif terhadap tata kelola pemerintahan Desa, dari tahun ke tahun begitu-gitu saja. “Seharusnya, bimtek tidak mesti keluar daerah, tapi cukup mendatangkan atau mengundang para pihak yang berkompeten ke Kabupaten Minahasa, kegiatan tersebut telah bisa dilaksanakan di daerah,” ungkapnya.
Hasil pengalaman para Kepala Desa yang telah ikut bimtek tiap tahun ke luar daerah, tidak ada ilmu dari bimtek yang diterapkan di kampung-kampung. Buktinya, kata dia, partisipasi warga dalam perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, masih menjadi masalah serius. Padahal, kegiatan bimtek menjadi andalan dinas pemberdayaan masyarakat, tapi belum menjadi solusi.
Sementara itu Kadis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Arthur Palilingan saat dihubungi melalui selulernya tidak aktif terkait kepala Desa yang Bintek ke Vape hotel Bandung. Saat dihubungi Kabid PMD Arthur Palilingan tidak ada jawaban, hingga berita diterbitkan.
(Toni)
