Jatim.Rasionews.comBanyuwangi – Menjelang Idul Fitri, masyarakat Kabupaten Banyuwangi dihadapkan pada persoalan serius berupa kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram atau yang dikenal dengan “gas melon”. Kondisi ini memicu gelombang protes dari berbagai kalangan masyarakat, yang merasa kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok tersebut di tengah meningkatnya aktivitas rumah tangga menjelang hari besar keagamaan.
Kelangkaan ini menjadi sorotan tajam karena sebelumnya Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, sempat menyampaikan pernyataan kepada publik bahwa stok gas 3Kg dalam kondisi aman dan mencukupi hingga usai perayaan Idul Fitri. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi yang bertolak belakang dengan pernyataan tersebut.
Sejumlah warga dari berbagai kecamatan mengaku harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lain demi mendapatkan gas melon, bahkan tidak sedikit yang pulang dengan tangan kosong. Situasi ini diperparah dengan munculnya praktik penjualan di tingkat pengecer dengan harga yang melambung tinggi, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Di wilayah Glenmore, misalnya, ditemukan pengecer yang masih memiliki stok, namun menjual gas 3Kg dengan harga berkisar antara Rp23.000 hingga Rp25.000 per tabung. Harga tersebut dinilai memberatkan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada gas subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Kritik keras pun dilontarkan oleh Ketua PAC GRIB Jaya Kota Banyuwangi, Marta Yofi Winatha. Ia secara tegas mempertanyakan dasar pernyataan Wakil Bupati yang menyebut stok aman.
“Atas dasar apa berbicara di depan publik bahwa stok gas 3Kg aman? Faktanya hampir seluruh masyarakat Banyuwangi kesulitan membeli gas. Bahkan saya sendiri merasakan langsung betapa sulitnya mencari penjual yang masih memiliki stok di wilayah Banyuwangi kota,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa pernyataan tersebut terkesan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia menduga adanya ketidaksinkronan antara laporan yang diterima pimpinan dengan fakta yang dialami masyarakat.
“Pernyataan wabup bahwa stok aman itu apakah hanya formalitas laporan kepada pimpinan, atau sekadar konten? Saya benar-benar tidak habis pikir,” tambahnya dengan nada kecewa.
Tak hanya itu, Marta juga menyebut pernyataan tersebut sebagai bentuk kebohongan publik yang sangat merugikan dan mengecewakan masyarakat luas. Menurutnya, pejabat publik seharusnya menyampaikan informasi yang akurat dan berdasarkan kondisi nyata, bukan sekadar asumsi atau laporan administratif semata.
Fenomena kelangkaan gas melon ini pun memunculkan desakan kepada pemerintah daerah untuk segera turun tangan secara konkret, baik dengan melakukan operasi pasar, pengawasan distribusi, hingga penindakan terhadap oknum yang diduga melakukan penimbunan atau memainkan harga di tingkat pengecer.
Masyarakat berharap, di tengah momen menjelang Idul Fitri yang seharusnya menjadi waktu penuh kebahagiaan, kebutuhan dasar seperti gas elpiji dapat terpenuhi dengan mudah dan harga yang terjangkau. Pemerintah daerah pun dituntut untuk tidak hanya memberikan pernyataan, tetapi juga menghadirkan solusi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pewarna. Sudirman
