Jatim.Rasionews.com Surabaya, Tidak pernah ada prajurit TNI yang kebal hukum semua tunduk kepada aturan penetapan kapasitas RI.Henry Alfiandi sebagai tersangka KPK membuat kacau. Dikarenakan Henry masih berstatus sebagai anggota TNI aktif yang artinya hanya bisa ditindak secara militer terkait hal ini fakar mengusulkan agar pejabat militer diberhentikan sementara jika petugas di lembaga sipil usulan tersebut disampaikan ahli hukum pidana Universitas Trisakti. Abdul tikar hajar menurutnya penugasan Henry sebagai kabar satnas adalah aspek negatif dari pencarian militer di lembagakan hukum,menjadi tidak jelas jika suatu saat ada pejabat militer yang tersandung kasus. 30 Juli 2023.
Oleh karena itu Fikar menilai harus ada perubahan aturan di militer mereka yang bertugas di lembaga sipil harus diberhentikan sementara dari jabatannya di TNI.
Dengan begitu jika terdapat pelanggaran pidana maka sepenuhnya tunduk pada hukum sipil termasuk undang-undang korupsi berikan mengakui bahwa aturan tersebut memang tidak adil seharusnya hanya berlaku di waktu perang atau terbatas pada kejahatan yang bersifat militer,namun faktanya hukum di TNI masih mengatur penindakan yang kasusnya terjadi di lembaga sipil mereka.Contoh dari Aturan ini Fikar pun berharap agar korupsi di deklarasikan sebagai kejahatan lintas profesi tujuannya agar KPK lebih leluasa untuk melakukan penidakan hukum.
– Advertisement –
Limbad/Bendol .
