Hakordia 2025, Komnas LP-KPK Serukan Persatuan Nasional Lawan Korupsi
Jatim Rasionews.com Lumajang|Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2025, Komisi Nasional LP-KPK menyampaikan seruan tegas kepada seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat barisan dalam melawan praktik korupsi yang masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan daerah dan nasional.
Mengusung tema nasional “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, Komnas LP-KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum semata, melainkan membutuhkan kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat—mulai dari lembaga pemerintah, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga setiap individu warga negara.
Ketua Komnas LP-KPK, Andi Aro, menekankan bahwa momentum Hakordia tidak boleh dimaknai sebagai seremoni tahunan belaka, melainkan sebagai pengingat bahwa nilai integritas harus menjadi budaya dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik.
“Korupsi hanya bisa dikalahkan jika kita semua bersatu, bergerak, dan berpegang teguh pada kejujuran. Integritas bukan sekadar slogan, melainkan komitmen bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujarnya.
Komnas LP-KPK juga menegaskan perannya sebagai lembaga kontrol sosial yang terus membuka ruang pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan anggaran, praktik jual beli jabatan, hingga maladministrasi yang berpotensi merugikan kepentingan publik. Melalui sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum, diharapkan praktik korupsi dapat ditekan bahkan dicegah sejak dini.
Peringatan Hakordia 2025 menjadi momentum bagi Komnas LP-KPK untuk terus memperkuat edukasi publik tentang pentingnya integritas, dimulai dari lingkungan keluarga, dunia pendidikan, hingga institusi pemerintahan.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak takut melapor, berani bersuara, dan ikut menjaga bangsa ini dari praktik-praktik yang merusak masa depan,” tambah Andi Aro.
Di momen Hakordia ini, Komnas LP-KPK meneguhkan komitmennya untuk terus hadir sebagai garda terdepan dalam mengawal transparansi dan keadilan, sejalan dengan cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan bebas dari korupsi.
(Kib)
