BPS Lumajang Siapkan Survei Kesejahteraan Petani 2026, Ukur Kondisi Petani Secara Multidimensi

BPS Lumajang Siapkan Survei Kesejahteraan Petani 2026, Ukur Kondisi Petani Secara Multidimensi

Lumajang,(Jatim Rasionews.com) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, tengah mempersiapkan pelaksanaan Survei Kesejahteraan Petani (SKP) Tahun 2026.

Survei ini dijadwalkan berlangsung pada September 2026 untuk mengukur kondisi kesejahteraan petani secara lebih menyeluruh atau multidimensi.

Kepala BPS Kabupaten Lumajang, Mochamad Sonhaji, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pelatihan sebagai bagian dari persiapan sebelum petugas turun ke lapangan.

“Jadi saat ini kita sedang melakukan pelatihan Survei Kesejahteraan Petani, atau disebut SKP, tahun 2026,” ujar Sonhaji.Jum.at (28/8/2026)

Menurutnya, SKP diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesejahteraan petani.

Pengukuran tidak hanya melihat kondisi ekonomi, tetapi juga berbagai aspek kehidupan petani dan keluarganya.

Sonhaji menjelaskan, selama ini salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP).

Indikator tersebut membandingkan indeks harga yang diterima petani dari hasil produksinya dengan indeks harga yang harus dibayar untuk memenuhi kebutuhan.

“Indeks yang diterima petani itu gampangnya adalah rupiah yang diterima petani ketika menjual hasil produksi pertaniannya. Kemudian dibagi dengan indeks yang dibayar petani, yaitu nilai rupiah untuk kebutuhan petani,” jelasnya.

Menurut Sonhaji, ketika nilai yang diterima petani lebih besar dibandingkan pengeluarannya, NTP dapat berada di atas 100. Kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa daya beli petani relatif baik.

Namun, ia menegaskan NTP belum sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan petani karena lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi.

“Kalau seandainya yang diterima petani itu lebih banyak, artinya uang yang diperoleh dari hasil pertanian lebih banyak daripada yang dikeluarkan untuk konsumsi rumah tangganya, maka NTP-nya di atas nilai 100 dan ini asumsinya sejahtera petaninya. Tetapi itu belum multidimensi,” katanya.

Karena itu, BPS melalui SKP berupaya melihat kesejahteraan petani dari berbagai sisi sehingga kondisi kehidupan petani dapat dipotret secara lebih utuh.

“Kadang kala petani juga berada di wilayah-wilayah kantong kemiskinan. Ketahanan pangan dan gizinya juga belum ter-cover dengan baik dari angka NTP itu,” ujar Sonhaji.

Ia menambahkan, hasil SKP diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi sosial dan ekonomi petani, termasuk berbagai persoalan yang tidak dapat terlihat hanya melalui indikator NTP.

Pelaksanaan SKP 2026 di Kabupaten Lumajang direncanakan berlangsung pada September.

Saat ini BPS masih dalam tahap pelatihan dan persiapan petugas, sehingga jumlah petani yang menjadi sasaran survei belum dapat disampaikan.

“Surveinya ini di bulan September. September 2026,” pungkas Sonhaji.