Jatim Rasionews.com| Banyuwangi. Di tengah gempuran proyek-proyek mercusuar yang menguras anggaran namun minim manfaat, geliat UMKM Banyuwangi Creative Market (BCM) di Taman Blambangan justru menunjukkan apa arti pembangunan dari bawah: lahir dari keringat rakyat kecil, tumbuh dengan kemandirian, dan menghidupi banyak keluarga. Namun tragisnya, ketika BCM mulai berbuah manis, pemerintah justru datang bukan untuk menyiram, tapi “mengamputasi” dengan dalih revitalisasi.
Setiap Minggu pagi, BCM CFD menjelma menjadi oase ruang publik: warga berolahraga, anak-anak bermain, keluarga berwisata murah meriah tanpa tiket, tanpa pungutan, tanpa praktik “pemalakan legal” ala tempat wisata lain yang makin eksklusif. Tak ada tenda korporasi besar, tak ada kapital pemodal raksasa, hanya deretan UMKM lokal yang perlahan tumbuh, dari kuliner hingga produk kreatif, dari pedagang kaki lima hingga perajin rumahan.
Ironis, ketika pelaku UMKM baru saja menemukan harapan lewat kegiatan BCM, pemerintah seolah tak melihat apa-apa. Padahal, hanya menempati sebagian kecil jalur jalan yang tidak mengganggu arus lalu lintas utama, BCM telah menjadi penggerak ekonomi alternatif yang nyata, sesuatu yang masih belum bisa diwujudkan pemerintah melalui program-program penciptaan lapangan kerja yang katanya “terstruktur dan sistematis”.
Alih-alih didorong agar jadi ikon baru, semacam “Malioboro-nya Banyuwangi”, aktivitas BCM malah dipangkas. Bukan dipindah, bukan dikembangkan, tapi dihentikan dengan alasan “revitalisasi” yang kabur makna dan sumbang logika. Revitalisasi macam apa yang justru membunuh kehidupan ekonomi warga? Atau jangan-jangan, “revitalisasi” hanyalah kata lain dari skenario penggusuran bertahap?
Banyuwangi punya kawasan emas: dari Masjid Agung, Pendopo, Taman Sritanjung, MPP, Gedung Juang, hingga Taman Blambangan. Jika ditata dengan akal sehat dan keberpihakan, koridor ini bisa menjadi magnet wisata budaya dan UMKM yang membanggakan. Tapi alih-alih dirawat dan dikembangkan, BCM justru dibiarkan menjadi korban dari ketidakpekaan kebijakan.
Jika benar pemerintah mengklaim berpihak pada UMKM, pertanyaannya sederhana: mengapa yang sudah tumbuh justru ditebang? Mengapa yang mandiri malah disingkirkan? Jangan-jangan, karena pelaku UMKM BCM bukan bagian dari oligarki event atau jaringan rente kekuasaan?
Lebih baik Pemkab jujur, ketimbang terus berdalih dengan “kajian” yang nihil dasar, atau “proyek” yang besar di anggaran tapi gagal di fungsi. Sebab, pada akhirnya, rakyat tahu: mana yang lahir dari aspirasi, dan mana yang lahir dari ambisi.
Oleh: Andi Purnama, ST, SH, MM
Pengamat Kebijakan Publik
Pewarta. Supartono
