Jatim Rasionews.com |Banyuwangi – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melantik 51 kepala desa yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2023, di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Jumat (15/12/2023).
Pilkades serentak telah dilaksanakan pada 25 Oktober 2023. Dari 51 kepala desa tersebut, 35 orang adalah wajah baru, sementara 16 lainnya merupakan petahana.
“Lebih dari separuh yang dilantik hari ini adalah wajah baru. Saya harap para kepala desa yang baru dilantik bisa segera menyesuaikan dan cepat beradaptasi untuk melaksanakan pembangunan di desa. Dan petahana, harus lebih mengakselerasi kinerjanya,” kata Ipuk.
Kepada mereka, Ipuk mentargetkan ada 7 hal yang harus selesai di tingkat desa. Yakni anak miskin yang tidak bisa sekolah; ibu hamil, bayi, dan balita yang kurang gizi; warga miskin tidak bisa berobat; lansia sebatangkara; sampah; dan tata ruang.
“Tujuh masalah itu harus bapak ibu selesaikan di desa, silakan berkoordinasi dengan kecamatan dan pemkab. Termasuk tata ruang, desa harus turut mengawasi pemanfaatan lahan di wilayahnya,” kata Ipuk.
Ipuk juga menyampaikan pedoman kinerja seorang kepala desa selama menjabat. Pertama, kepala desa harus bisa menjadi pendengar yang baik. “Dengarkan aspirasi dan masukan warga. Melibatkan warga dalam pengambilan keputusan dapat membangun kerjasama yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat,” ujar Ipuk.
Kedua, kepala desa harus transparan dan akuntabel. Ketiga, kepala desa harus berintegritas. Keempat, kepala desa harus inovatif.
“Carilah solusi kreatif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh desa. Berkolaborasilah dengan banyak pihak untuk menciptakan program-program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa,” pinta Ipuk.
Ipuk juga mendorong para istri kepala desa untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa. Istri kepala desa harus terlibat aktif di PKK sehingga dapat merumuskan program-program yang tepat untuk menyelesaikan masalah di desa, khususnya stunting.
“Target Bapak Presiden, 2024 harus zero stunting. Libatkan PKK untuk menuntaskan stunting. Kuatkan posyandu untuk mengontrol perkembangan bayi dan balita,” tegas Ipuk.
Lebih lanjut, Ipuk juga mengimbau agar para kepala desa mengoptimalkan pemanfaatan IT untuk akselerasi layanan di desa. (*)
Solikin
