KPK Diharap Profesional, MAUNG Suarakan Hak Publik atas Informasi Kasus Gubernur Ria Norsan

Jatim.Rasionews.com|SANGGAU,KALBAR—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dihadapkan pada desakan keras untuk menjunjung tinggi transparansi, kali ini terkait penanganan kasus yang menyeret nama Gubernur Ria Norsan. Desakan ini datang dari Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (DPC LSM MAUNG) Sanggau Kalimantan Barat, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang dikenal vokal dalam isu-isu antikorupsi, yang menuntut KPK untuk lebih terbuka mengenai perkembangan kasus tersebut. Rabu (24/09/25)

Ketua DPC LSM MAUNG Sanggau, Tambos Napitulu, menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah pilar utama dalam sistem hukum yang adil dan berintegritas. “Kami meminta KPK untuk tidak menunda-nunda atau menutupi setiap detail perkembangan kasus Gubernur Ria Norsan. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan, apalagi ini melibatkan seorang pejabat publik,” ujarnya dengan nada tegas.

LSM MAUNG menekankan bahwa aspek hukum keterbukaan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, harus menjadi pedoman utama KPK. “Transparansi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh lembaga penegak hukum. Ini penting untuk mencegah spekulasi, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan tidak ada intervensi dalam proses penyidikan,” tambah Tambos

Dewan Pengawas DPP MAUNG, Chandra, S.PD.,SH.,MH.,CFE turut menyoroti pentingnya desakan ini. “Kasus yang melibatkan pejabat publik selalu menjadi sorotan. Dalam konteks negara hukum demokratis, KPK memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan informasi yang proporsional kepada publik, tanpa mengorbankan integritas penyidikan. Ini adalah ujian bagi komitmen KPK terhadap prinsip akuntabilitas,” jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan dari MAUNG. Namun, publik menanti respons konkret dari lembaga antirasuah tersebut. Desakan ini menjadi pengingat bahwa di tengah dinamika penegakan hukum, prinsip keterbukaan adalah fondasi yang tak bisa ditawar demi tegaknya keadilan dan kepercayaan masyarakat. MAUNG berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, memastikan setiap tahapan proses hukum berjalan sesuai koridor transparansi dan keadilan.

Sumber : DPP LSM MAUNG

Red.