Komunitas Profesi Pengemudi Indonesia di Bawah Naungan (Asli) Asosiasi Sopir Logistik Indonesia, Bersatu Mendatangi Kantor Sekretaris DPRD Banyuwangi.

Jatim.Rasionews.com|Banyuwangi – kumpulan komunitas  profesi  pengemudi seluruh Indonesia, dibawah naungan ( Asli ) asosiasi sopir logistik Indonesia  beserta juga (GAPIBER) Pergerakan  Pengemudi Indonesia Bersatu Mendatangi ke kantor sekretaris DPRD Banyuwangi, bersurat meminta hering  terkait perundang undangan yang di berlakukan Pemerintah, Selasa ( 20/8/2024).

Kami koordinator  saya Farid hidayat dari gerakan aliansi pengemudi Indonesia bersatu Bapak Dermawan, bapak Heri,  dan Bapak Dodi dari Probolinggo sama  menyapaikan, ” Terkait ke sekretaris DPRD Banyuwangi  kami  semua dari Kumpulan komunitas atau komunitas profesi pengemudi atau sopir di bawah naungan asosiasi sopir logistik Indonesia beserta juga kami pergerakan hal yang si pengemudi Indonesia bersatu hari ini berkunjung ke gedung dewan DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam rangka bersurat terkait dengan beberapa hari ini ada informasi, baik di pelabuhan ataupun di informasi dari teman-teman bahwasanya tanggal 19 kemarin akan diadakan razia odol serentak di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia kami sebagai warga negara yang berprofesi sebagai pengemudi atau sopir mendukung penuh terkait dengan regulasi atau peraturan undang-undang tapi yang kami minta Jangan hanya kami di sopir yang dibawa saja yang ditekan di jalan baik melalui tilang ataupun tindakan-tindakan lainnya.

– Advertisement –

“Dari petugas-petugas yang berwenang artinya kami dari pengemudi meminta supaya Hero odol ini agar bisa diberlakukan dan bisa ditaati oleh semua warga negara kesatuan Republik Indonesia terkhusus Kami para pengemudi pengangkut logistik yang mendiskusikan seluruh pelosok Negeri demi untuk masyarakat umum di Indonesia meminta supaya disiapkan regulasi yang memang betul-betul pas, saat ini kami mengeluh bukan berarti kami menentang undang-undang odol tetapi kami mengeluh ketika odol itu diberlakukan ketika muatan itu dikurangi artinya tidak boleh Overload itu tarif ongkosnya belum memenuhi syarat artinya tarif ongkos itu tidak bisa kami peroleh untuk menopang hidup keluarga artinya di sini kembali lagi ke masalah perut, ucapnya Farid.

“Oleh karena itu kepada kementerian terkait kepada pemerintah khususnya bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan juga bapak presiden terpilih Yaitu Bapak Prabowo Subianto kami masyarakat kecil yang berposisi sebagai sopir bahkan beberapa waktu lalu kita juga tahu semua di media sosial Bapak Joko Widodo  Beliau menceritakan historinya bahwa Ayahanda beliau dulu itu juga seorang sopir artinya kami juga pahlawan transportasi di mana kami bertugas untuk mendistribusikan logistik ke seluruh Republik Indonesia artinya kami minta supaya regulasi ini di mulai dari hulu artinya pemerintah harus mempersiapkan tarif ongkos karena itu dari tarif ongkos di penumpang di pesawat dan yang lain-lain itu bisa diberlakukan, Tetapi kok tarif ongkos untuk angkutan barang tiadarat ini atau Sopir ini atau truk ini sampai saat ini kami belum punya perlindungan hukum terkait  ongkos itu artinya kenapa sampai hari ini sopir masih banyak yang melanggar dan perusahaan-perusahaan masih banyak yang melanggar karena memang terkait dengan tarif ongkos itu belum sesuai dan belum dikoordinir secara sepenuhnya oleh pemerintah.

“Demikian untuk bersurat dalam permasalahan odol yang saat ini itu baru hari ini kami bergerak tapi masalah odol ini sudah pernah kami turun ke jalan bahkan Kami sempat memblokade atau menutup Pelabuhan Ketapang beberapa tahun yang lalu 1 tahun yang lalu Kalau enggak salah dan alhamdulillah di sana Kami eee bertemu dengan Bapak Haji Ismail dari partai Gerindra dan beliau memfasilitasi saat itu Alhamdulillah untuk Kabupaten Banyuwangi ada di deskripsi atau ada kebijakan tapi Hari ini detik ini tanggal ini bulan ini tahun ini kami meminta supaya di berlakukan se adil-adilnya bagi seluruh sopir yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia jadi bukan hanya kami yang di Banyuwangi saja dan ini kami yang di Banyuwangi hari ini bersiap berteriak Insya Allah besok lusa yang dari NTT Yang dari Lampung dari Sumatera akan berteriak teriak,”.tegasnya Farid.

“Kami mengharapkan pemerintah mempersiapkan regulasi dari hulu dulu setidaknya mereka pemerintah harus mempersiapkan tarif ongkos angkut dulu kalau memang kami harus buat donasi ongkos angkutnya itu harus disesuaikan saya ambil contoh misalnya kami berkirim barang dari Jakarta ke Bali yang selama ini kami muatannya itu bisa dariFuso yang seharusnya standar dari  donasi muatan 7 ton ternyata teman-teman bisa muat 20 ton.

“ini saya jujur saja supaya pemerintah juga tahu dan pemerintah juga mendengar pemerintah juga melihat hal ini bahwa ada dari kami walaupun tidak semua yang muatannya 7 ton seharusnya donasinya bahkan bisa muat sampai 25 ton atau 20 ton karena apa Karena memang tarif ongkosnya ketika kami muat 7 ton  itu tidak masuk tidak sesuai dan tidak ada pendapatan kami untuk memberikan keluarga itu artinya tarif ongkos yang hanya dipergunakan untuk biaya transportasi artinya hanya buat beli solar operasional hanya buat beli solar buat beli BBM tarif tol kemudian kapal laut dan lain-lain sebagainya artinya pendapatan yang harus kami bawa ke rumah untuk menghidupkan keluarga itu enggak cukup sangat minim Oleh karena itu kenapa sampai saat ini masih banyak yang melanggar bukan berarti kami sebagai warga negara tidak taat terhadap hukum tidak taat terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah bukan Pak tetapi ketika pemerintah membuat peraturan itu tanpa melihat dan tanpa dievaluasi atau diproses sampai ke akar rumput ya inilah yang terjadi pelanggaran-pelanggaran kemudian harapan ke depannya kami yaitu tadi kembali lagi saya sampaikan bahwa pemerintah harus mempersiapkan regulasi dari dulu dulu kalau sejujurnya Kami para Sopir ini sebenarnya senang senang jika memang harus diberlakukan  Secara otomatis kan warnanya ringan pembuatannya juga enggak berat kami juga otomatis apa dan sebagainya artinya kalau dibelah dan kami hati kami pada umumnya memang kuat tergantung keselamatan kami dan pengguna jalan lain tetapi kita memang ongkosnya itu enggak sesuai pendapatan yang kamu bawa ke rumah ini nanti tidak bisa menghidupi anak dan istri jadi itu enggak terjadinya pelanggaran-pelanggaran begitu nah pelanggaran itu terjadi bukan tanpa sebab bukan berarti kami sebagai warga negara yang tidak taat terhadap aturan terhadap hukum tidak sekali lagi kepada eh para media untuk bisa memberitakan ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan bahwa kami sopir sebagai warga negara saat terhadap hukum-hukum dan aturan tetapi ketika hukum dan Aturan itu tanpa melihat tanpa melihat eee ke bawah dan terjadi kesenjangan sosial di sini itu akhirnya muncul lah pelanggaran-pelanggaran yang tetap kami lakukan saya marididaya selaku koordinator dari asosiasi sopir logistik Indonesia dan juga koordinator dari gerakan yang di pengemudi Indonesia bersatu, pungkasnya  Farid. ( Supartono).