Jatim.Rasionews.com|JAKARTA – Langkah pemerintah dalam merombak jajaran pimpinan pusat Badan Gizi Nasional (BGN) menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Penunjukan kepala BGN pusat yang baru dinilai mengabaikan aspek kompetensi akademik dan keahlian di bidang gizi, serta sarat akan muatan politis.
Kritik ini mencuat pasca-penangkapan mantan Wakil Kepala BGN atas dugaan kasus korupsi. Publik menyayangkan bahwa figur pengganti yang ditunjuk untuk mengisi pucuk pimpinan lembaga sebesar BGN justru tidak memiliki latar belakang atau rekam jejak yang sesuai dengan bidang kerja lembaga tersebut.
“Bagaimana bisa sebuah lembaga besar yang mengurusi hajat hidup dan gizi nasional dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya? Hal ini patut dipertanyakan dan jelas memperlihatkan adanya unsur politis yang kuat,” ujar salah satu pengamat politik
Analisis yang berkembang di tengah publik mengindikasikan adanya pergeseran standar dalam pembangunan bangsa. Kompetensi dan profesionalisme diduga tidak lagi menjadi tolok ukur utama dalam pengisian jabatan strategis, melainkan faktor kepatuhan dan kemudahan untuk dikendalikan oleh pihak tertentu.
Momemtum perombakan pimpinan BGN ini juga bertepatan dengan situasi ekonomi nasional yang sedang terguncang. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dilaporkan anjlok hingga menyentuh angka Rp18.000 per dolar, yang menjadi rekor terendah sepanjang sejarah. Dampak pelemahan rupiah ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat seiring dengan melonjaknya harga berbagai kebutuhan pokok.
Di tengah situasi tersebut, publik menduga adanya upaya pengalihan isu (pengalihan bidikan) agar perhatian masyarakat terpecah.
Fokus Awal: Sorotan tajam masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat terkait melemahnya ekonomi dan melonjaknya harga kebutuhan.
Fokus Pengalihan: Dialihkan menuju pusaran kasus dugaan korupsi dan polemik pergantian jabatan di tubuh BGN.
Masyarakat mendesak agar pemerintah kembali mengedepankan prinsip the right man on the right place demi keberlangsungan program gizi nasional yang objektif dan bebas dari kepentingan politik praktis, terlebih di tengah situasi ekonomi yang sedang mengimpit.
Pewarta. Kin
