Petugas Disdukcapil Kabupaten Lumajang melakukan pelayanan jemput bola perekaman KTP-el bagi warga lanjut usia yang kesulitan datang ke kantor pelayanan
Lumajang, (Jatim Rasionews.com) Digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) terus dikembangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lumajang.
Namun, kemudahan itu tidak dibiarkan berjalan sendiri. Warga yang belum terbiasa teknologi, kesulitan jaringan, hingga lansia dan penyandang disabilitas tetap didampingi agar tidak tertinggal layanan.
Hotline Adminduk melalui WhatsApp dihadirkan sebagai pilihan akses, bukan pengganti pelayanan tatap muka. Warga bisa memilih kanal yang paling sesuai dengan kebutuhannya.
Dalam praktiknya, Disdukcapil menemukan tidak semua pesan warga bisa diproses lewat menu otomatis. Sebagian warga menyampaikan kebutuhan dengan kalimat bebas, sehingga pesan belum terbaca atau terklasifikasi sesuai kategori layanan.
Data pengelolaan menunjukkan sekitar 45 persen pesan masuk disampaikan dalam format bebas atau belum teridentifikasi melalui kata kunci menu. Kondisi itu menggambarkan kebutuhan masyarakat yang beragam dan tidak selalu bisa diakomodasi pilihan otomatis.
Selain itu, tercatat 363 permintaan penggunaan kata kunci OPERATOR. Angka tersebut menunjukkan masih banyak warga yang membutuhkan pendampingan petugas, baik untuk penjelasan lebih lanjut maupun saat mengalami kesulitan menggunakan layanan otomatis.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Lumajang, Arif Heri Kurniawan, menegaskan pengembangan layanan digital harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat.
“Digitalisasi pelayanan harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya memiliki akses internet maupun kemampuan menggunakan teknologi. Kami tidak ingin ada warga yang kesulitan mendapatkan pelayanan hanya karena keterbatasan tersebut. Karena itu, pelayanan digital tetap kami imbangi dengan pendampingan dan jemput bola, terutama bagi lansia, penyandang disabilitas, serta warga yang sakit berat,” ujarnya.
Keterbatasan akses juga dirasakan warga di wilayah dengan jaringan komunikasi belum optimal, termasuk kawasan terpencil dan pegunungan.
Dalam situasi tersebut, layanan digital perlu didukung mekanisme pelayanan langsung agar warga tetap bisa mengurus dokumen kependudukan.
Untuk itu, Disdukcapil Lumajang terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, serta petugas registrasi di tingkat kecamatan. Kolaborasi tersebut penting untuk menyampaikan informasi, mendampingi masyarakat, sekaligus mengidentifikasi warga yang membutuhkan pelayanan khusus.
Pendekatan jemput bola juga dilakukan bagi warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang sedang sakit berat sehingga kesulitan datang ke kantor pelayanan.
Melalui pendekatan tersebut, transformasi digital diharapkan tidak menciptakan kesenjangan baru. Warga yang terbiasa teknologi dapat memanfaatkan kanal digital, sementara warga yang menghadapi keterbatasan tetap memperoleh pendampingan melalui petugas dan jejaring pelayanan di wilayahnya.
Pelayanan adminduk pada akhirnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak proses yang bisa dilakukan secara digital, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan setiap warga memperoleh akses yang setara.**(Kib)




