Jatim Rasionews.com|BANYUWANGI – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan SMKN 1 Banyuwangi menjadi sorotan. Dugaan tersebut mencuat menyusul adanya informasi mengenai pungutan uang komite sekolah atau Dana Sumbangan Peran Masyarakat yang dibebankan kepada wali murid di patok senilai 1,6 juta per siswa dalam setahun. Rabu 18/11/2026

Dari group Whats App wali murid SMKN 1 Banyuwangi kelas XII beredar pesan WhatsApp dari wali kelas memberikan himbauan kepada wali murid informasi dari Komite Sekolah bahwa sumbangan orang tua wali murid kelas XII yang pada saat kelas XI1,6 juta tetap 1,6 juta untuk bpk/ibu yang berkemampuan, jika bpk/ ibu ingin mengajukan keringanan kepada Komite Sekolah,ijin kami bantu. Berkas pengajuan keringanan dapat di titipkan kepada kami ( wali kelas). Demikian semoga selalu di berikan kelancaran rejeki dan urusan bapak ibu semuanya. Terimakasih 😇
Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat dunia pendidikan seharusnya mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta tidak membebani wali murid dengan pungutan yang tidak memiliki dasar aturan yang jelas.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, komite sekolah dilarang keras melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua/walinya.
Aturan Utama:
• Pungutan Dilarang: Komite sekolah tidak boleh menarik uang dengan jumlah dan waktu yang ditentukan secara wajib kepada wali murid.
• Bantuan/Sumbangan Diperbolehkan: Komite sekolah hanya diizinkan menggalang sumbangan atau bantuan yang bersifat sukarela (tidak ada paksaan, nominal tidak ditentukan, dan tidak dibatasi tenggat waktu).
• Syarat Sumbangan: Penggalangan dana harus memiliki proposal yang diketahui oleh pihak sekolah, dicatat dalam rekening bersama, dan dilaporkan secara transparan kepada orang tua.
• Larangan Lain: Komite sekolah juga dilarang menjual buku pelajaran atau pakaian seragam
Salah satu wali murid kelas XII berinisial SN ketika di wawancarai oleh awak media mengeluh dan mengatakan” bahwa keberatan jika wali murid di tarik iuran sebesar 1,6 juta pertahun .apalagi SMKN 1 Banyuwangi merupakan sekolah negeri atau punya pemerintah pasti ada bantuan untuk membangun gedung sekolah. Karena rakyat sudah membayar pajak untuk pembangunan negara’, termasuk membangun gedung pendidikan. Sekarang di minta lagi iuran buat pembangunan gedung sekolah . ” Kata SN
Media Rasionews mendorong pihak sekolah untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar hukum, tujuan, mekanisme, serta penggunaan dana apabila memang terdapat pungutan kepada wali murid.
Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diharapkan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut. Pihak SMKN 1 Banyuwangi tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan maupun bantahan.
Pewarta. Kin




