Aliansi Masyarakat Peduli Gizi Lumajang Desak MBG Tetap Berlanjut, Tata Kelola Diminta Dibenahi

Aliansi Masyarakat Peduli Gizi Lumajang Desak MBG Tetap Berlanjut, Tata Kelola Diminta Dibenahi

LUMAJANG , Jatim Rasionews.com | Aksi damai yang digelar Aliansi Masyarakat Peduli Gizi Lumajang di depan Kantor DPRD Kabupaten Lumajang, Senin (22/6/2026), menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Massa yang terdiri dari pedagang pasar, petani, relawan MBG, hingga penerima manfaat meminta pemerintah pusat tetap melanjutkan program tersebut dengan memperbaiki tata kelolanya.

Aspirasi tersebut diterima oleh DPRD Kabupaten Lumajang. Anggota DPRD Lumajang, Oktafiyani, S.H., M.H., menyampaikan bahwa berbagai masukan yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian lembaga legislatif.

Menurutnya, masyarakat menilai Program MBG memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah karena melibatkan berbagai sektor usaha, mulai petani, pelaku UMKM hingga peternak.

“Keinginan masyarakat ada banyak hal. Yang jelas MBG ini, sebagaimana disampaikan tadi, sangat bermanfaat di Kabupaten Lumajang karena menggerakkan ekonomi. Baik petani, UMKM maupun peternak juga ikut terdampak positif,” ujar Oktafiyani.

Menanggapi adanya aksi dengan tuntutan yang berbeda terkait MBG, Oktafiyani menegaskan bahwa aksi sebelumnya bukanlah penolakan terhadap program tersebut, melainkan dorongan untuk melakukan evaluasi.

“Kemarin bukan demo penolakan MBG, tetapi MBG untuk dievaluasi. Sikap dewan tentu mempertimbangkan itu. Yang jelas evaluasi itu sangat penting untuk penataan tata kelola yang baik dan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya segelintir masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Gizi Lumajang, Novi Sanjaya, menjelaskan bahwa aksi yang digelar merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai dan tidak ditujukan untuk menyerang pihak mana pun.

“Kegiatan hari ini adalah aksi damai, tidak melawan siapa pun dan tidak menyerang siapa pun. Aspirasi ini murni muncul dari naluri kami sebagai masyarakat yang merasakan dampak program MBG,” katanya.

Novi menyebut peserta aksi berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai pedagang pasar, petani buah dan sayur, relawan MBG yang terdampak, hingga kelompok ibu-ibu penerima manfaat program.

Dalam tuntutannya, aliansi mengusulkan agar Presiden Republik Indonesia dan Badan Gizi Nasional melakukan sejumlah perbaikan tata kelola. Salah satunya adalah penyusunan Bank Menu Nasional untuk menjadi standar pelaksanaan MBG di seluruh daerah.

“Kami mengusulkan agar Badan Gizi Nasional membuat Bank Menu Nasional. Saat ini belum ada standar yang seragam terkait menu, gramasi maupun penerapan ahli gizi sehingga muncul banyak interpretasi berbeda di lapangan,” jelas Novi.

Selain itu, pihaknya juga meminta adanya petunjuk teknis baku mengenai tata kelola keuangan program. Menurutnya, belum adanya standar yang jelas menimbulkan perbedaan persepsi dalam proses audit dan pengelolaan anggaran.

“Kami meminta Badan Gizi Nasional membuat juknis baku tentang tata kelola keuangan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara lembaga pemeriksa maupun pengelola dapur MBG,” tambahnya.

Novi juga menyoroti dampak ekonomi yang telah dirasakan masyarakat Lumajang dari pelaksanaan program tersebut. Ia menyebut saat ini terdapat 87 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPBG) yang aktif beroperasi di Kabupaten Lumajang.

“Jika satu SPBG mempekerjakan sekitar 50 tenaga kerja, berarti ada lebih dari 4.000 keluarga yang saat ini menggantungkan ekonominya dari program MBG. Belum lagi petani, supplier, dan tenaga kerja lainnya yang terlibat dalam rantai pasok,” ungkapnya.

Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut juga sangat besar. Untuk kebutuhan buah saja, setiap dapur MBG membutuhkan sekitar 2.000 porsi per hari. Dengan 87 SPBG aktif, kebutuhan buah mencapai ratusan ribu porsi setiap harinya yang berdampak langsung pada sektor pertanian lokal.

Karena itu, Aliansi Masyarakat Peduli Gizi Lumajang meminta pemerintah tetap melanjutkan Program MBG sembari melakukan pembenahan tata kelola dan perlindungan terhadap ekonomi masyarakat kecil.

Selain perbaikan sistem, aliansi juga mendorong keterlibatan akademisi dan perguruan tinggi dalam proses pengawasan, pendampingan, pelatihan, hingga penelitian terkait pelaksanaan program.

“Akademisi bekerja berdasarkan data. Mereka bisa memberikan masukan kepada pemerintah melalui hasil riset yang objektif sehingga program ini semakin baik ke depannya,” pungkas Novi.