Jatim.Rasionews.Com|Banyuwangi, 24 September 2026 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terus memperkuat komitmennya dalam menjaga keberlanjutan wilayah pesisir dan laut. Melalui Dinas Perikanan, Pemkab Banyuwangi resmi memperkenalkan gagasan “Banyuwangi Blue Space”, sebuah konsep tata kelola ruang laut yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Langkah ini menyikapi potensi besar Banyuwangi yang memiliki garis pantai sepanjang 175,8 kilometer serta berhadapan langsung dengan Selat Bali dan Samudra Hindia. Selain menjadi pusat aktivitas perikanan, perdagangan, dan pariwisata bahari, laut Banyuwangi merupakan ekosistem penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.
Konsep tersebut dipaparkan langsung oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Suryono Bintang Samudra, dalam acara Sosialisasi dan Gerai Pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang berlangsung di Aula Dinas Perikanan Banyuwangi, Kamis (24/9/2026).
“Ruang laut bukan sekadar ruang kosong yang dapat dimanfaatkan. Ruang laut adalah ruang kehidupan. Tantangan utamanya bukan sekadar menentukan siapa yang menggunakan ruang dan di mana lokasinya, melainkan bagaimana seluruh aktivitas tersebut berlangsung tertib, adil, produktif, dan berkelanjutan,” tegas Suryono.
Dalam kesempatan tersebut, Suryono menjelaskan bahwa gagasan Banyuwangi Blue Space bertumpu pada empat prinsip utama:
1. Protect: Menekankan perlindungan maksimal terhadap ekosistem pesisir dan kawasan konservasi.
2. Produce: Mendorong pemanfaatan ruang laut sebagai sumber pangan dan penggerak ekonomi berkelanjutan.
3. People: Menempatkan masyarakat pesisir sebagai pelaku utama sekaligus penjaga kelestarian laut.
4. Prevent: Mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang, pencemaran, serta kerusakan ekosistem.
Sebagai bentuk aktualisasi konsep tersebut di lapangan, Pemkab Banyuwangi mengintegrasikannya dengan penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Tidak hanya memberikan sosialisasi regulasi, Dinas Perikanan Banyuwangi juga membuka Gerai Pelayanan KKPRL untuk memberikan kemudahan asistensi dan konsultasi perizinan bagi masyarakat serta pelaku usaha secara langsung.
Upaya ini diharapkan dapat membangun sinergi lintas sektor, mulai dari kepastian tata kelola pemerintah, investasi dunia usaha, hingga peran aktif masyarakat dalam menjaga ruang laut.
“Bagi Banyuwangi, laut bukan halaman belakang. Laut adalah halaman depan masa depan Banyuwangi,” pungkas Suryono.
Pewarta: Supartono.
