Masyarakat Banyuwangi Tuntut Perubahan Drastis dalam Kebijakan Pendidikan

Jatim.Rasionews.com | Banyuwangi, 17 Juli 2024 – Puluhan warga Banyuwangi berkumpul di depan Kantor Cabdin Banyuwangi pada Kamis pagi untuk menuntut perubahan signifikan dalam kebijakan pendidikan di daerah tersebut. Dipimpin oleh orator Jhon Al’maarif, aksi damai ini bertujuan untuk menyoroti berbagai masalah yang selama ini menghantui dunia pendidikan di Banyuwangi.

Dalam aksinya, Jhon Al’maarif mengkritisi data yang disodorkan oleh pihak Cabdin Banyuwangi yang menunjukkan ketidakselarasan antara jumlah lulusan SMP/MTs dan daya tampung SMA. Menurut data tersebut, ada sekitar 20.000 siswa yang lulus SMP/MTs, tetapi hanya ada 15.000 siswa yang bisa ditampung di SMA/SMK. Hal ini meninggalkan sekitar 5.000 siswa tanpa tempat belajar di sekolah menengah atas. Kamis 18/07/2024.

“Ketidakadilan ini harus segera diatasi. Semua siswa berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kami menuntut agar siswa yang belum diterima di jenjang SMA harus segera diterima melalui afirmasi dan tes di setiap sekolah sehingga masalah ini bisa diselesaikan,” tegas Jhon Al’maarif.

Selain itu, aksi damai ini juga menyoroti kekurangan pengawasan terhadap Kepala Sekolah (KS) SMA/SMK di Banyuwangi yang sering kali berperilaku arogan dan tidak transparan. “Para Kepala Sekolah tidak bisa terus bertindak semena-mena tanpa pertanggungjawaban. Kami menuntut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi segera dicopot dari jabatannya jika tidak ada perubahan signifikan,” tambah Jhon Al’maarif.

Masalah ketidakadilan dalam pemesanan Barang dan Jasa sekolah juga menjadi sorotan. “Kami tidak bisa terus membiarkan beban masyarakat semakin berat dengan adanya monopoli dalam pemesanan seragam sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur harus segera menghentikan pemesanan seragam dari Surabaya dan membebaskan masyarakat dari beban ini,” ujar Jhon dengan lantang.

Tidak hanya itu, masyarakat juga menuntut agar kepala sekolah yang tidak mampu membaca dinamika pendidikan di Banyuwangi dan tidak mampu bekerja sama dengan pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, LSM, dan media segera diganti.

Dalam orasinya, Jhon Al’maarif menyampaikan bahwa masyarakat Banyuwangi siap untuk membeli kain seragam sekolah dengan kemampuan sendiri dan menolak segala bentuk pemaksaan dari pihak manapun.

Aksi ini diakhiri dengan harapan agar pihak terkait, termasuk Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, mendengar dan segera mengambil tindakan atas tuntutan yang disampaikan. “Kami akan terus berjuang demi keadilan dan perbaikan sistem pendidikan di Banyuwangi,” pungkas Jhon Al’maarif.

Supartono.