Ramai..! Mantan Kades Kalidilem Tersangka Penipuan Sewa Lahan Sudah P21, Alasan Tidak Ditahan Kejaksaan Dipertanyakan

Ramai..! Mantan Kades Kalidilem Tersangka Penipuan Sewa Lahan Sudah P21, Alasan Tidak Ditahan Kejaksaan Dipertanyakan

Jatim Rasionews.com Lumajang |Kasus penipuan dan penggelapan terkait penyewaan lahan yang menyeret mantan Kepala Desa Kalidilem, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, kini resmi memasuki tahap persidangan di pengadilan. Sidang perdana perkara tersebut menarik perhatian masyarakat karena melibatkan seorang mantan pejabat desa.

Perkara ini bermula dari kesepakatan penyewaan sebidang lahan antara mantan Kepala Desa Kalidilem dengan seorang warga bernama Muhammad Faris Alfanani.

Dalam perjanjian tersebut, Faris menyewa lahan yang rencananya akan digarap dan dimanfaatkan sebagai lahan usaha.

Namun setelah proses penyewaan dilakukan dan pembayaran diserahkan kepada pihak yang bersangkutan, Faris mengaku tidak diperbolehkan mengelola atau menggarap lahan yang telah disepakati sebelumnya. Kondisi tersebut membuat korban merasa dirugikan dan menduga telah terjadi tindakan penipuan serta penggelapan dalam proses penyewaan lahan tersebut.

Belakangan diketahui bahwa lahan yang disewakan kepada Faris ternyata kembali disewakan kepada pihak lain. Padahal, lahan tersebut masih dalam masa sewa dengan pihak pertama. Mantan kepala desa tersebut menyewakan kembali lahan yang sama kepada pihak kedua pada lokasi yang sama. Akibat penyewaan ganda tersebut, korban tidak dapat memanfaatkan lahan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.

Merasa haknya tidak terpenuhi, Faris akhirnya melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dengan melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan.

Setelah proses penyidikan dinyatakan selesai, berkas perkara dilimpahkan ke pihak kejaksaan dan dinyatakan lengkap atau P21. Dengan status tersebut, perkara kemudian dilanjutkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di pengadilan.

Sidang perdana kasus ini digelar dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Persidangan tersebut menandai dimulainya proses hukum terhadap mantan Kepala Desa Kalidilem terkait dugaan penipuan dan penggelapan dalam penyewaan lahan.

Dalam keterangannya kepada awak media, korban Muhammad Faris Alfanani menyampaikan harapannya agar proses persidangan dapat mengungkap fakta yang sebenarnya dan memberikan keadilan.

“Saya hanya ingin keadilan. Awalnya saya menyewa lahan itu untuk digarap, tetapi setelah kesepakatan terjadi saya justru tidak diperbolehkan mengelola lahan tersebut. Saya merasa dirugikan, sehingga memilih menempuh jalur hukum,” ujar Faris.

Ia juga berharap majelis hakim dapat memutus perkara tersebut secara objektif berdasarkan fakta yang terungkap selama proses persidangan.

“Saya percaya proses hukum akan berjalan dengan baik. Harapan saya, kebenaran bisa terungkap dan ada kepastian hukum atas apa yang saya alami,” tambahnya.

Selain kerugian dari biaya sewa lahan, korban juga mengaku mengalami kerugian lain akibat tidak bisa memanfaatkan lahan tersebut. Salah satunya adalah kerugian dari hasil pertanian berupa tanaman tebu yang sebelumnya telah digarap oleh korban. Tanaman tersebut disebut tidak lagi dapat dinikmati hasilnya sehingga menambah kerugian yang dialami.

Korban juga mengaku telah mengeluarkan biaya perawatan lahan serta kehilangan hasil panen yang seharusnya bisa diperoleh dari lahan tersebut. Tidak hanya kerugian materi, Faris mengaku selama kurang lebih empat tahun terakhir juga telah banyak mengorbankan tenaga, pikiran, dan biaya untuk memperjuangkan proses hukum demi mendapatkan keadilan.

Sementara itu, setelah dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti oleh pihak Kepolisian Resor Lumajang kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Lumajang, muncul sorotan dari pihak korban terkait tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka.

Menurut pihak korban, hingga saat ini tersangka belum dilakukan penahanan oleh pihak kejaksaan setelah proses pelimpahan tahap dua dilakukan. Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan dan memunculkan pertanyaan dari pihak korban mengenai alasan.

(Tim)