Pemkab Lumajang Tegaskan Desa Sebagai Sumber Utama Narasi Pembangunan
Jatim Rasionews.com | Lumajang Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa desa kini memiliki peran yang semakin strategis dalam arsitektur tata kelola pemerintahan modern, yakni sebagai infrastruktur produksi narasi pembangunan berbasis kebijakan partisipatif yang berfungsi memperkuat legitimasi kebijakan, validitas informasi publik, serta kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Indonesiagoid (IGID) Menyapa Lumajang dengan tema “Guyub Rame, Jaga Info: Dari Desa untuk Indonesia” yang digelar di Graha Nagara Bhakti Kantor BKPSDM Kabupaten Lumajang, Rabu (10/6/2026).
- Advertisement -
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan bahwa transformasi tata kelola informasi publik saat ini telah bergeser dari model komunikasi hierarkis menuju ekosistem komunikasi partisipatif, di mana produksi informasi pembangunan tidak lagi dimonopoli oleh institusi pemerintah, tetapi turut melibatkan ruang sosial masyarakat di tingkat desa sebagai sumber data, narasi, dan verifikasi realitas pembangunan.
Dalam perspektif tersebut, desa tidak lagi hanya diposisikan sebagai unit administratif penerima program pembangunan, melainkan sebagai node utama dalam ekosistem informasi pembangunan, yang memiliki fungsi strategis dalam membentuk narasi berbasis realitas sosial yang lebih otentik, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Desa merupakan titik paling otentik dalam ekosistem produksi narasi pembangunan karena berada paling dekat dengan realitas sosial masyarakat,” ujarnya.
- Advertisement -
Lebih lanjut, Pemkab Lumajang memandang penguatan kapasitas komunikasi desa sebagai bagian dari reformasi tata kelola informasi publik berbasis partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sosial, yang tidak hanya memperkuat diseminasi informasi pembangunan, tetapi juga membangun mekanisme kontrol sosial yang sehat dalam ekosistem pemerintahan daerah.
Dalam kerangka ini, narasi pembangunan tidak lagi bersifat satu arah, tetapi terbentuk melalui interaksi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat desa sebagai bagian dari sistem informasi yang saling menguatkan, sehingga menghasilkan kualitas komunikasi publik yang lebih kredibel, adaptif, dan berkelanjutan
(Kib)
