Jatim.Rasionews.com|BANYUWANGI — Kasus yang menimpa Bapak Sayudi, seorang nasabah pensiunan KB Bank Banyuwangi, menyingkap celah serius dalam tata kelola dan koordinasi antar lembaga keuangan di Indonesia. Hingga Senin (04/05/2026), hak finansial yang bersangkutan masih tertahan akibat kegagalan sinkronisasi flagging (pemblokiran otomatis) antara pihak bank dan penyalur pensiun, yakni Kantor Pos.
Situasi ini tidak hanya mencerminkan lambatnya respons birokrasi, tetapi juga menuntut evaluasi mendalam terhadap efektivitas pengawasan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Berdasarkan laporan di lapangan, puncak ketidakpastian memuncak pada hari ini ketika nasabah mengalami penantian selama delapan jam, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, tanpa kepastian penyelesaian. Komunikasi dengan petugas Kantor Pos, Ibu Desi, menunjukkan adanya ketergantungan hierarkis yang berlebihan pada instruksi pusat, yang mengakibatkan penundaan penyelesaian masalah operasional di tingkat daerah.
Proses ini telah berlangsung selama kurang lebih dua bulan, di mana Bapak Sayudi terpaksa menghadapi ketidakpastian meskipun telah mengantongi bukti pelunasan yang sah dari KB Bank.
Insiden ini memunculkan tiga poin kritik utama terhadap sistem pelayanan publik:
#Disparitas Dokumen dan Sistem (Systemic Lag): Validitas bukti pelunasan secara fisik tidak diakui secara seketika (real-time) oleh sistem digital di Kantor Pos, yang mengindikasikan integrasi data yang lemah antar-entitas.
#Degradasi Tanggung Jawab (Passing the Buck): Terjadi pelemparan tanggung jawab administratif antara KB Bank dan Kantor Pos yang merugikan posisi nasabah sebagai konsumen.
#Kerugian Sosio-Ekonomis: Beban psikologis, waktu, dan biaya yang ditanggung oleh pensiunan di usia senja akibat prosedur yang berlarut-larut.
Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, OJK memiliki mandat hukum untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan guna melindungi kepentingan konsumen.
Lemahnya pengawasan terhadap koordinasi teknis antara KB Bank dan Kantor Pos dalam kasus ini menjadi preseden buruk bagi perlindungan hak-hak pensiunan.
Hingga rilis berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi maupun klarifikasi dari pimpinan cabang KB Bank Banyuwangi maupun Kepala Kantor Pos Banyuwangi terkait akar masalah dari lambatnya proses unflagging tersebut.
Kasus ini memerlukan langkah korektif yang cepat dan tegas dari regulator untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.
Reporter : Nanang
