MOJOKERTO – Jatim.Rasionews.com ll Dunia pendidikan kembali tercoreng oleh dugaan pelanggaran moral dan hukum yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah. Jali Abidin, S.Pd, Kepala SDN Jembul di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, diduga mengabaikan kewajiban menafkahi anaknya setelah bercerai dari Siffaur Rahma pada 2022 lalu.
Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai tiga anak. Anak bungsu mereka yang kini berusia 10 tahun dan duduk di kelas 4 SD menjadi sorotan, karena sejak perceraian, sang anak diduga tidak mendapatkan nafkah yang layak dari ayahnya. Anak tersebut kini tinggal bersama ibunya di Dusun Lebak Jabung.
Menurut pengakuan sang ibu, nafkah dari Jali Abidin sangat jarang diberikan dan cenderung diabaikan.
> “Selama lebih dari dua tahun, hanya sesekali diberi. Kadang dua bulan baru dikasih Rp200 ribu. Itu pun tidak menentu,” ujar Siffaur Rahma kepada tim media, Senin (21/7/2025).
Padahal, sebagai aparatur sipil negara (ASN), Jali Abidin memiliki kewajiban hukum untuk menyisihkan sepertiga dari gajinya demi kebutuhan anak-anaknya yang masih dalam tanggungan, terutama yang belum mandiri secara ekonomi.
Sayangnya, saat dikonfirmasi oleh tim media, Jali Abidin memilih tidak memberikan keterangan. Ia hanya menjawab singkat lewat WhatsApp:
> “Untuk saat ini saya tidak bisa memberi statment kepada tim media.”
Upaya untuk menemui langsung juga belum membuahkan hasil. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan lebih lanjut.
UU Lindungi Hak Anak, Pelanggar Bisa Dipidana
Merujuk pada Pasal 77 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang tua yang dengan sengaja tidak memberikan nafkah kepada anak dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau dikenai denda maksimal Rp100 juta. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas biaya hidup dan pendidikan anak, walaupun telah bercerai.
LPAI Mojokerto: Negara Harus Hadir
Ketua LPAI Mojokerto Raya, Kak Hartono, menyebut kasus ini tidak bisa dibiarkan dan harus ditindak secara hukum.
> “Kasus ini bukan sekadar masalah keluarga, tapi pelanggaran hak anak. Kalau ayah tidak memberi nafkah setelah cerai, itu bisa dipidana. Negara wajib hadir membela anak yang haknya diabaikan,” tegasnya.
Hartono juga menekankan poin-poin penting dalam kasus ini:
Anak tetap berhak atas nafkah meski hak asuh jatuh ke ibu
Kewajiban ayah menafkahi tetap berlaku hingga anak dewasa atau mandiri secara ekonomi
Jika tidak ada itikad baik, LPAI akan menempuh jalur hukum
> “Kami akan gugat. Baik perdata maupun pidana. Jangan biarkan anak jadi korban kelalaian orang tua,” lanjutnya.
LPAI Siap Laporkan ke Dinas
Jika dalam waktu dekat tidak ada tanggung jawab dari Jali Abidin, LPAI Mojokerto Raya menyatakan siap melaporkan kasus ini ke dinas terkait. Institusi pendidikan tidak boleh diam saat ada pejabat sekolah yang diduga mengabaikan kewajiban dasar sebagai orang tua.(Red)
