Kalapas II A Jember Hasan Basri Menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja semester II yang digelar oleh Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur.

Jatim.Rasionews.com|SURABAYA – Kalapas Jember, Hasan Basri berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja semester II yang digelar oleh Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur pada Jumat (27/12/2024). Acara tersebut menjadi momen strategis menyambut transformasi organisasi Kementerian Hukum, HAM, dan IMIPAS dalam mewujudkan tujuan bernegara di Indonesia.

Acara tersebut juga menjadi momen pemberian apresiasi kepada jajaran Pimti dan Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. “Transformasi ini mengubah organisasi tidak hanya dari sisi ketatalaksanaan, tetapi juga budaya kerja. Diharapkan proses ini berjalan lancar dengan dukungan seluruh elemen organisasi,” ucap Heni Yuwono, Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur.

Transformasi tersebut mencakup pemekaran Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menjadi empat entitas, yaitu Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, Kanwil Ditjen Imigrasi dan Kantor Perwakilan HAM. Pemekaran tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan fokus kinerja sesuai bidang masing – masing.

Kalapas Jember, Hasan Basri menanggapi pemekaran organisasi tersebut sebagai hal yang efektif. “Masing – masing Kementerian akan fokus dalam menghadapi isu yang dinamis di bidangnya. Hal tersebut akan lebih efektif dilakukan,” ucapnya. Hasan juga mengungkapkan tentang semangat Lapas Jember dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang semakin baik.

“Masa transisi ini menjadi tantangan bagi kami untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal. Tapi kami akan bersemangat untuk mewujudkannya,” ucap Hasan.

Dalam kegiatan tersebut diperkenalkan pula beberapa pejabat yang dipromosikan ke posisi baru, antara lain Heni Yuwono sebagai Inspektur pada Kemenko Hukum, HAM, dan IMIPAS, Saefur Rochim sebagai Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan JDHIN di BPHN, Herdaus sebagai Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kementerian Koordinator Hukum, HAM dan IMIPAS, serta Dulyono sebagai Direktur Tata Negara pada Ditjen AHU.

Kin/ Humas