Jatim.Rasionews.com|BANYUWANGI – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari agenda prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto kini menuai sorotan di daerah. Di Banyuwangi, implementasi program tersebut diduga tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan awal yang menekankan pemerataan gizi, kualitas makanan, serta transparansi penggunaan anggaran negara.
Program MBG sejatinya dirancang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, sekaligus menekan angka stunting dan kekurangan gizi. Namun di lapangan, muncul temuan yang memunculkan tanda tanya besar.
Salah satu contoh terjadi pada Selasa, 24 Februari 2026, di dapur MBG Desa Pakis, Banyuwangi. Dalam distribusi kepada penerima manfaat, dapur tersebut dilaporkan hanya mengirimkan empat butir telur mentah tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Selain dinilai tidak memenuhi standar penyajian makanan siap konsumsi, nilai ekonomisnya juga dianggap jauh dari standar harga per porsi per murid yang seharusnya diterapkan.
Kondisi ini memicu kekhawatiran sejumlah pihak. Ketua salah satu lembaga swadaya masyarakat di Banyuwangi menegaskan bahwa MBG seharusnya menjadi solusi konkret bagi anak-anak sekolah, khususnya di wilayah yang masih menghadapi persoalan gizi.
“Program ini membawa nama Presiden dan menjadi harapan masyarakat. Jika pelaksanaannya menyimpang dari arahan pusat, maka perlu evaluasi menyeluruh agar tidak mencederai kepercayaan publik,” tegasnya.
Pengamat kebijakan publik menilai perbedaan antara konsep dan realisasi di lapangan bisa disebabkan lemahnya pengawasan, kurangnya standar operasional prosedur yang tegas, atau minimnya koordinasi antarinstansi. Tanpa kontrol ketat, program strategis berisiko melenceng dari tujuan mulia yang telah dicanangkan.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap program prioritas harus diawasi secara serius agar anggaran negara tepat sasaran dan benar-benar memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Karena itu, dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG menjadi alarm penting bagi pemerintah pusat maupun daerah.
Masyarakat kini berharap adanya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di daerah yang dilaporkan bermasalah. Transparansi, akuntabilitas, serta tindakan tegas terhadap pihak yang lalai dinilai menjadi kunci agar program unggulan nasional ini tetap berada di jalur yang benar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait di daerah masih dimintai klarifikasi guna memastikan sejauh mana pelaksanaan MBG telah sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia.
Pewarta. Kin
