Jatim.Rasionews.com|Pontianak, Kalbar —Dewan Pimpinan Wilayah Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (DPW RAJAWALI) Jawa Timur, angkat bicara terkait penggeledahan kediaman Gubernur Kalbar, Ria Norsan, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 25 September 2025. Penggeledahan ini diduga terkait kasus korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, yang sebelumnya juga menyeret nama Ria Norsan dalam kasus BP2TD (Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat).26 September 2025
DPW RAJAWALI menilai, langkah KPK ini menunjukkan keseriusan dalam mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Mempawah dua periode tersebut. “Kami melihat ini sebagai sinyal bahwa KPK tidak ingin kasus ini berlarut-larut dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujar Sujatmiko Ketua DPW Rajawali Jawa Timur. (25/09/25).
Lebih lanjut, DPW RAJAWALI menyoroti adanya tumpang tindih penanganan kasus antara KPK dan Polda Kalbar. Sebelumnya, Polda Kalbar telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus BP2TD Mempawah, di mana enam di antaranya telah inkrah. Namun, proses hukum terhadap tiga tersangka lainnya terkesan jalan di tempat, bahkan sempat ditunda dengan alasan Pemilu 2024.
“Muncul pertanyaan besar, mengapa KPK turun tangan ketika Polda Kalbar sudah menangani kasus ini? Apakah ada ketidakpercayaan atau indikasi bahwa penanganan kasus di tingkat daerah kurang optimal?” tanya Sujatmiko
DPP RAJAWALI mendesak KPK untuk segera mengungkap keterlibatan Ria Norsan dalam kedua kasus korupsi tersebut. Pihaknya juga meminta Polda Kalbar untuk memberikan klarifikasi terkait perkembangan penanganan kasus BP2TD Mempawah, khususnya mengenai status tiga tersangka yang proses hukumnya masih menggantung.
“Siapa yang lebih dulu menuntaskan kasus Ria Norsan, KPK atau Polda Kalbar? Ini menjadi ujian bagi kedua lembaga penegak hukum. Kami berharap tidak ada intervensi dari pihak manapun dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya,” tegas sang Ketua DPW RAJAWALI
DPW RAJAWALI juga mengimbau masyarakat Kalimantan Barat untuk terus mengawal kasus ini dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. “Mari kita kawal bersama kasus ini agar kebenaran terungkap dan pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal,” pungkasnya
Sumber : DPP RAJAWALI
Tim.
