DPRD Lumajang Gelar Paripurna Jawaban Pemerintah atas R-APBD 2027
Lumajang,( Jatim Rasionews.com) DPRD Kabupaten Lumajang menggelar Rapat Paripurna III dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (19/10/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang.
Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Hj. Oktafiyani, S.H., M.H. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Lumajang Indah Amperawati, M.Si., Wakil Bupati Yudha Aji Kusuma, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD Kabupaten Lumajang.
Dalam paripurna tersebut, pemerintah daerah menyampaikan jawaban atas berbagai catatan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam pandangan umum sebelumnya. Salah satu perhatian utama adalah terkait penanganan kerusakan infrastruktur jalan.
Pemerintah menjelaskan bahwa perbaikan jalan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas, meliputi tingkat kerusakan, kebutuhan mendesak masyarakat, serta dampaknya terhadap aktivitas perekonomian dan pelayanan publik.
Selain infrastruktur, pemerintah juga menjawab isu strategis lain yang menjadi sorotan fraksi, yakni upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan kualitas pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas di sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata. Pemerintah menegaskan efisiensi anggaran akan terus diarahkan agar belanja daerah lebih optimal dan tepat sasaran.
Rapat Paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen jawaban pemerintah kepada pimpinan rapat dan dilanjutkan dengan pembacaan doa.
Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Hj. Oktafiyani, S.H., M.H., usai paripurna menyampaikan bahwa jawaban pemerintah tersebut menjadi landasan penting untuk tahapan pembahasan selanjutnya.
“Jawaban pemerintah hari ini sudah menjawab seluruh pandangan umum fraksi. Tentunya ini menjadi titik temu untuk melanjutkan ke pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD. Kami di DPRD akan mencermati secara detail, terutama komitmen pemerintah soal perbaikan jalan dan peningkatan PAD,” ujar Oktafiyani saat ditemui usai paripurna.
Menurut Oktafiyani, DPRD memberikan perhatian khusus terhadap isu infrastruktur jalan karena berkaitan langsung dengan hidup masyarakat.
“Masukan fraksi-fraksi soal jalan rusak itu memang aspirasi riil dari bawah. Harapan kami, skala prioritas yang disampaikan pemerintah benar-benar dijalankan, jangan sampai anggaran APBD 2027 ini tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD akan mengawal agar arah kebijakan APBD 2027 tetap fokus pada penguatan pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan.
“Prinsipnya APBD harus pro-rakyat. Efisiensi yang dimaksud pemerintah harus berujung pada belanja yang tepat sasaran, baik untuk pertanian, UMKM, maupun pariwisata sebagai penopang ekonomi Lumajang. Tahapan selanjutnya akan kita bahas secara komprehensif di Banggar,” pungkas***(Kib)
