Jatim.Rasionews,com|BANYUWANGI, Isu tata kelola lembaga pemasyarakatan yang kerap dipandang remang-remang kini mulai ditarik ke area terang. Menjawab dinamika nasional pasca-insiden Lapas Cibinong serta instruksi tegas Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) terkait komitmen Zero Halinar (Handphone, Pungli, dan Narkoba), jajaran pimpinan Lapas Banyuwangi memilih blusukan dan membuka ruang diskusi publik bersama elemen masyarakat.
Langkah tak biasa ini mengemuka dalam forum diskusi publik yang digagas Rumah Kebangsaan Banyuwangi (RKB) di Jalan Kapten Pierre Tendean, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kamis (1/10/2026) malam.
Hadir langsung di tengah-tengah aktivis, mahasiswa, akademisi, tomas, toga dan insan pers, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Banyuwangi, Solichin, A.Md.IP., S.H., M.Si., yang menegaskan komitmen bersih-bersih di dalam lapas bukan sekadar jargon di atas kertas, melainkan harga mati.
“Kami tidak akan memberikan toleransi sekecil apa pun terhadap praktik pungutan liar, peredaran narkoba, maupun masuknya barang terlarang ke dalam lapas,” tegas Solichin di hadapan para peserta diskusi.
Ia menekankan, pengawasan ketat dan penegakan disiplin tidak hanya menyasar para warga binaan atau pengunjung yang datang bertandang, tetapi juga berlaku tanpa pandang bulu untuk seluruh petugas pemasyarakatan.
“Sistem pengawasan dan aturan hukum ini mengikat semua pihak. Kalau ada petugas kami yang coba-coba ‘main mata’ atau memfasilitasi barang terlarang dan pungli, siap-siap menerima sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Transparansi adalah kunci untuk merawat integritas,” tambahnya tajam.
Tak hanya Kalapas, pejabat struktural Lapas Banyuwangi juga ikut membeberkan peta jalan pengamanan dan pembinaan di dalam tembok penjara. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), Sabar Supriyanto, menegaskan bahwa deteksi dini gangguan keamanan dilakukan secara rutin dan terukur.
“Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan terus kita perketat. Razia mendadak hingga pengawasan lalu lintas barang dan orang dipastikan berjalan tanpa celah untuk merealisasikan komitmen Zero Halinar,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Kasi Binadik), Sugeng Sayogo, menyoroti pentingnya keterbukaan dalam pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
“Seluruh program pembinaan, pengusulan remisi, hingga hak integrasi (PB, CB, CMB) kami pastikan berjalan transparan dan bebas dari biaya alias gratis dan bisa di cek melalui aplikasi digitalisasi. Pemasyarakatan yang humanis hanya bisa terwujud jika hak-hak warga binaan diberikan secara adil tanpa ada celah Pungli,” jelasnya.
Inisiatif dan keberanian jajaran Lapas Banyuwangi untuk berdialog terbuka ini mendapat apresiasi hangat sekaligus catatan kritis dari masyarakat sipil. Ketua Rumah Kebangsaan Banyuwangi (RKB), Hakim Said, S.H., menilai keterbukaan publik seperti inilah yang dinantikan masyarakat Banyuwangi.
“Kami mengapresiasi kebesaran hati dan komitmen Kalapas beserta jajaran yang berani hadir duduk bersama masyarakat sipil untuk berdiskusi secara terbuka. Diskusi ini bukan sekadar ajang formalitas, melainkan wadah menyerap aspirasi dan membangun pengawasan partisipatif,” ungkap Hakim Said.
Ditambahkan Hakim Said, partisipasi publik diperlukan agar Lapas Banyuwangi tidak hanya menjadi tempat pembinaan yang aman, tetapi juga akuntabel dan berorientasi pada HAM.
“Sinergi antara pengawasan masyarakat sipil dan keterbukaan tata kelola di dalam lapas adalah benteng terkuat untuk mencegah potensi penyimpangan. Kami berharap komitmen dan kesepakatan malam ini benar-benar berdampak nyata pada transformasi pemasyarakatan yang bersih, transparan, dan humanis di Banyuwangi,” pungkas Hakim Said yang sekaligus bertindak sebagai moderator.
Acara diskusi interaktif tersebut diakhiri dengan ikrar komitmen bersama antara pihak Lapas Banyuwangi dan pengurus Rumah Kebangsaan Banyuwangi beserta semua audiens sebagai penanda sinergi pengawasan publik di wilayah Banyuwangi.
Pewarta. Eka Wahyudi
