Tiga Ruas Jalan di Sukodono Masuk Rencana Penanganan Pemkab Lumajang
Lumajang, (Jatim Rasionews.com) Pemerintah Kabupaten Lumajang menyiapkan penanganan sejumlah ruas jalan di Kecamatan Sukodono sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap.
Tahun ini, sedikitnya tiga ruas jalan di wilayah Kecamatan Sukodono, yakni Selokgondang, Klanting, dan Kutorenon, masuk dalam rencana penanganan pemerintah daerah.
Kepastian tersebut disampaikan Bupati Lumajang Indah Amperawati saat memimpin apel dalam rangka Sehari Ngantor di Kecamatan Terpadu (Setormadu) di Kecamatan Sukodono, Selasa (15/9/2026).
Bupati yang akrab disapa Bunda Indah mengatakan, penanganan sejumlah ruas jalan tersebut saat ini masih berada dalam proses lelang.
“Tahun ini ada beberapa ruas jalan di Sukodono yang akan kita bangun, antara lain di Selokgondang, Klanting, dan Kutorenon. Saat ini masih dalam tahap lelang,” ujar Bunda Indah.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lumajang harus dilakukan secara bertahap karena kemampuan anggaran daerah terbatas.
Pemerintah daerah perlu membagi anggaran untuk berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat lainnya.
“Setiap tahun sekitar 20 ruas jalan kita kerjakan. Harus bertahap karena anggaran kita terbatas dan harus dibagi untuk pelayanan masyarakat yang lainnya,” jelasnya.
Bunda Indah menegaskan, keterbatasan anggaran bukan berarti pemerintah daerah menghentikan pembangunan infrastruktur.
Penanganan jalan akan terus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat prioritas di masing-masing wilayah.
Pola tersebut dilakukan agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan, sekaligus menjaga keseimbangan dengan pembiayaan program pelayanan publik lainnya.
Pemkab Lumajang juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik maupun masukan terkait kondisi infrastruktur.
Menurut Bunda Indah, berbagai masukan warga, termasuk yang disampaikan melalui media sosial, dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
“Masukan dan komentar masyarakat menjadi bagian dari evaluasi kami. Pemerintah tidak bisa melihat semua kondisi secara langsung, sehingga informasi dari masyarakat juga penting,” pungkasnya.**(Kib)
