Jatim.Rasionews.com|BANYUWANGI. Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Banyuwangi berlangsung berbeda pada Selasa (9/12/2025). Forum Anak Bangsa Menggugat menggelar aksi di depan Kantor Bupati dengan membawa replika tikus berukuran besar sebagai simbol penolakan terhadap praktik korupsi. Aksi teatrikal itu menarik perhatian para pegawai dan masyarakat yang melintas.
Para peserta aksi bergantian menyampaikan pandangan mengenai pentingnya pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan. Mereka menegaskan bahwa korupsi tak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat kecil.
Koordinator aksi, Dirman, menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen dari semua elemen. Ia menilai praktik korupsi yang berwujud penyalahgunaan kebijakan sering kali jauh lebih merusak dibanding pencurian secara langsung karena dampaknya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Korupsi di berbagai daerah sudah banyak memakan korban. Kita bisa melihat di media, banyak kasus besar terjadi karena penyalahgunaan kewenangan. Maka, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tegas menolak segala bentuk korupsi,” ujarnya dalam orasi.
Peserta aksi lain, yang akrab disapa Mbah Geger, mendesak lembaga penegak hukum pusat seperti Kejaksaan Agung dan KPK untuk memperhatikan Banyuwangi. Menurutnya, pengawasan yang ketat diperlukan agar pemerintah daerah benar-benar bersih dan berpihak pada rakyat.
“Kami hanya ingin suara masyarakat didengar. Tanpa rakyat, jabatan atau kekuasaan tidak punya arti apa pun. Karena itu kami berharap penegak hukum hadir di Banyuwangi,” katanya.
Aspirasi massa diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Ir. Guntur Priambodo, yang datang menemui peserta aksi. Guntur menyampaikan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.
“Kami menghargai aspirasi teman-teman aktivis. Semua masukan akan kami pelajari agar tata kelola pemerintahan di Banyuwangi semakin baik. Prinsip akuntabilitas akan terus kami perkuat,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah terbuka terhadap dialog dan siap menindaklanjuti rekomendasi dari masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bersih.
Setelah seluruh aspirasi disampaikan dan dokumen tuntutan diterima oleh Sekda, aksi ditutup dengan damai. Para peserta menyampaikan apresiasi karena pemerintah daerah bersedia menerima dan merespons keluhan mereka secara langsung.
Pewarta: Supartono.
