Jatim.Rasionews.com|BANYUWANGI – Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bhayangkara Indonesia (LRPPN BI) Banyuwangi dituding sebagai lembaga yang tidak memiliki akreditasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN).
Tentunya tudingan ini menuai polemik karena tidak menyertakan konfirmasi dari pihak LRPPN BI.
- Advertisement -
Ketua Divisi Hukum dan Humas LRPPN BI Banyuwangi, H. Agus Dwi Hariyanto, S.H., M.H., atau yang akrab disapa Mas Harry, membantah tudingan itu. Ia memastikan bahwa LRPPN BI telah mengantongi akreditasi resmi dari BNN dan memiliki standar pelayanan rehabilitasi yang diakui secara nasional.
“Kami memiliki Sertifikat Penghargaan dengan Nomor: ST/148/XII/03/22/De.Rehab, yang diterbitkan oleh BNN pada 8 Desember 2022. Sertifikat ini menyatakan bahwa kami telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 8807 dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika,” ujar Mas Harry, Selasa, 25 Maret 2025.
Selain itu, LRPPN BI Banyuwangi juga mendapatkan penghargaan atas pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kategori A dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur, dengan Nomor: ST/40/III/KA.06/2022/BNNP, yang diterbitkan pada 18 Maret 2022.
- Advertisement -
“Dua penghargaan ini adalah bukti konkret bahwa layanan kami telah terstandarisasi dan diakui oleh otoritas berwenang. Tudingan bahwa kami tidak memiliki akreditasi adalah informasi yang menyesatkan,” tegasnya.
Etika Jurnalistik Dipertanyakan
Pemberitaan yang tidak akurat tak hanya dipermasalahkan karena substansinya, tetapi juga dari segi prosedur jurnalistik yang dijalankan. Menurut Mas Harry, media tersebut tidak melakukan konfirmasi atau wawancara dengan pihak LRPPN BI sebelum menerbitkan berita.
- Advertisement -
“Prinsip jurnalistik yang benar adalah melakukan verifikasi informasi dari berbagai pihak. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, di mana media wajib menyajikan berita yang berimbang dan memberikan hak jawab. Kami sudah melayangkan somasi dan hak jawab, tetapi mereka tetap mempertahankan pemberitaannya tanpa klarifikasi yang memadai,” ujarnya.
Sebagai seorang advokat, pendiri Kantor Hukum Harsa & Partners, serta mantan Media Relation di sebuah perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia Mas Harry memiliki latar belakang yang kuat di bidang komunikasi dan hukum. Ia juga pernah menempuh pelatihan jurnalistik di Kantor Berita Antara dan Tempo.
“Saya memahami bagaimana media harus bekerja. Kritik itu sah, tetapi harus berbasis data dan bukan sekadar opini sepihak tanpa verifikasi,” tegasnya.
Langkah Hukum Disiapkan
Setelah upaya somasi dan hak jawab tidak direspons dengan baik, LRPPN BI Banyuwangi kini bersiap mengambil langkah hukum.
“Kami akan melaporkan media ini ke Dewan Pers untuk memastikan apakah mereka telah melanggar kode etik jurnalistik. Selain itu, kami juga mempertimbangkan jalur pidana jika pemberitaan mereka memenuhi unsur pelanggaran hukum,” ungkap Mas Harry, yang juga sebagai dosen hukum di salah satu perguruan tinggi di Banyuwangi itu.
Menurutnya, ada beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat pihak yang menyebarkan informasi keliru dan merugikan nama baik lembaga, antara lain:
Pasal 310-311 KUHP tentang pencemaran nama baik,
Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tentang penyebaran informasi yang merugikan nama baik,
Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong yang menimbulkan keresahan
Mas Harry menegaskan bahwa langkah hukum ini bukan hanya untuk melindungi LRPPN BI, tetapi juga sebagai peringatan bagi media yang tidak menjalankan prinsip jurnalistik dengan benar.
“Kebebasan pers bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa dasar yang jelas. Kami ingin menegakkan hak kami dan memastikan bahwa publik mendapatkan informasi yang benar,” katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan pemberitaan yang tidak berdasarkan fakta.
“Jika ada pertanyaan atau keraguan, silakan datang langsung ke LRPPN BI Banyuwangi. Kami siap memberikan klarifikasi dan menunjukkan bukti legalitas kami,” tutupnya.
Pewarta: Fajar.
