Jatim.Rasionews.com|BANYUWANGI – Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), I Nyoman Gede Surya Mataram, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dan DPRD Kabupaten Banyuwangi, Rabu (15/10).
- Advertisement -
Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan di ujung timur Pulau Jawa tersebut.
Dalam kunjungannya, Deputi Nyoman didampingi oleh sejumlah pejabat terkait, antara lain Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Herdaus, Kalapas Kelas IIA Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa, serta Kakanim Kelas III TPI Banyuwangi, Muhammad Ervan Lesmana, dan perwakilan dari Bapas Jember.
Di Pemkab Banyuwangi, rombongan Deputi diterima langsung oleh Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono. Sementara itu, di gedung dewan, mereka disambut oleh Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara.
- Advertisement -
Pada kesempatan tersebut, Deputi Nyoman menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dan kolaborasi yang selama ini diberikan Pemkab Banyuwangi. Dukungan tersebut mencakup hibah lahan untuk pembangunan kantor imigrasi, program pembinaan, hingga hibah lahan untuk Lapas Banyuwangi.
“Dukungan, koordinasi, dan sinergi antara Pemkab dengan Lapas maupun Kantor Imigrasi sangatlah penting. Hal ini guna mendukung kelancaran dan optimalisasi layanan kedua instansi di bawah binaan Kemenko Kumham Imipas,” ujar Nyoman.
Ia menekankan bahwa optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi (Tusi) ini pada akhirnya akan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Banyuwangi. Untuk mewujudkannya, Deputi Nyoman meminta dukungan berkelanjutan untuk beberapa rencana strategis.
- Advertisement -
“Kami meminta dukungan untuk rencana pembangunan Kantor Imigrasi Kelas III TPI Banyuwangi, pemberian hibah tanah tambahan untuk pembangunan Lapas baru di Banyuwangi, serta pengadaan kantor Bapas di Banyuwangi,” jelasnya.
Tidak hanya kepada eksekutif, permintaan dukungan juga disampaikan kepada legislatif. Deputi Nyoman berharap DPRD Banyuwangi dapat memberikan rekomendasi dan membahas bersama Pemkab untuk pengembangan layanan. Hal ini dinilai krusial, terutama dalam menyongsong pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan menempatkan Bapas pada peran yang sangat sentral.
Menanggapi hal tersebut, baik Wakil Bupati Mujiono maupun Ketua DPRD Made Cahyana Negara menyambut baik audiensi ini dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya.
“Pemkab akan siap dalam memberikan dukungan, karena hal ini juga akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banyuwangi,” tegas Mujiono.
Sementara itu, I Made Cahyana Negara menyatakan bahwa pihaknya akan membahas poin-poin dari audiensi ini secara lebih serius. “Nantinya akan ada pembahasan yang lebih serius mengenai poin-poin audiensi ini,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat semakin mempererat kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan untuk kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.
Pewarta. supartono
