Jatim.Rasionews.com|JEMBER, JAWA TIMUR – Sabtu 14 November 2026, Munculnya pemberitaan di media online patrolihukumindonesia.com dengan judul “Jangan Biarkan Dugaan Pembiaran Berlarut! Bidpropam Polda Jatim Diminta Periksa Kapolres dan Kapolsek Wuluhan” menuai perhatian dan perlu disikapi secara objektif berdasarkan fakta di lapangan.
Menanggapi pemberitaan tersebut, pihak Polres Jember bersama Polsek Wuluhan meminta agar redaksi media yang bersangkutan bersedia melakukan pengecekan lokasi secara langsung bersama aparat kepolisian. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah arena yang diberitakan masih beroperasi atau justru sudah lama tidak lagi menjalankan aktivitas.
Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, lokasi yang dimaksud disebut telah lama tutup dan tidak lagi digunakan untuk aktivitas sabung ayam. Selain itu, foto yang digunakan dalam pemberitaan tersebut diduga merupakan dokumentasi lama yang kembali ditampilkan seolah-olah menggambarkan kondisi terkini.
Persoalan ini menjadi penting karena pemberitaan mengenai dugaan praktik perjudian merupakan isu serius yang menyangkut penegakan hukum sekaligus kredibilitas institusi kepolisian. Oleh sebab itu, setiap informasi seharusnya didukung hasil verifikasi faktual, bukan hanya berdasarkan dokumentasi lama atau informasi yang belum dipastikan kebenarannya.
Dalam prinsip jurnalistik, wartawan berkewajiban melakukan verifikasi, menguji informasi, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang diberitakan.
Apabila sebuah lokasi sudah tidak beroperasi, maka kondisi tersebut juga harus menjadi bagian dari pemberitaan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terbentuk persepsi keliru terhadap kinerja aparat penegak hukum.
Polres Jember dan Polsek Wuluhan membuka ruang pengecekan bersama agar persoalan tersebut dapat dibuktikan secara langsung. Dengan demikian, tidak ada pihak yang hanya mengandalkan asumsi, dugaan, maupun foto yang belum jelas waktu pengambilannya.
Media massa memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi kepada publik. Kebebasan pers merupakan bagian penting demokrasi, tetapi pelaksanaannya harus tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberitaan, mekanisme hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers perlu dihormati.
Masyarakat juga diharapkan tidak terburu-buru menyimpulkan adanya dugaan pembiaran oleh aparat sebelum fakta mengenai aktivitas di lokasi tersebut benar-benar diperiksa.
Persoalan ini bukan tentang membela ataupun menyalahkan institusi tertentu. Namun, menyangkut tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas informasi publik.
Jika memang ditemukan aktivitas perjudian, tentu aparat penegak hukum harus mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila lokasi tersebut sudah lama tutup, fakta itu juga harus disampaikan secara proporsional.
Polres Jember dan Polsek Wuluhan diharapkan dapat merealisasikan pengecekan bersama dengan pihak redaksi agar polemik pemberitaan ini memperoleh kejelasan berdasarkan fakta aktual.
Jangan sampai dokumentasi lama diperlakukan sebagai fakta baru, dan jangan sampai opini mendahului hasil investigasi lapangan.
Berita ini disusun berdasarkan keterangan yang disampaikan mengenai klarifikasi pihak kepolisian. Konfirmasi langsung kepada redaksi media yang bersangkutan serta hasil pengecekan lokasi tetap diperlukan untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang.
Kin
