Satpol PP Tertibkan Reklame Tak Berizin di Koridor PB Sudirman Lumajang
Lumajang,( Jatim Rasionews.com) Wajah koridor utama kota Lumajang mulai ditata. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lumajang menertibkan reklame yang membentang di sepanjang Jalan Panglima Besar (PB) Sudirman, mulai Simpang Empat ST, Plaza hingga Jembatan Pelangi.
Reklame tersebut ditertibkan karena tidak memiliki izin dan menghalangi penarikan kabel core bersama dalam program penataan jaringan telekomunikasi.
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Gakda) Satpol PP Kabupaten Lumajang, Agus Haryoto, menegaskan penertiban dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan data di lapangan.
“Berdasarkan hasil pemantauan dan data yang tersedia, reklame yang menjadi sasaran penertiban tersebut dikategorikan tidak memiliki izin. Selain itu, beberapa penempatannya juga menghalangi proses penarikan kabel dalam rangka penataan infrastruktur jaringan telekomunikasi,” jelas Agus, Kamis (12/11/2026).
Penertiban dilaksanakan secara terkoordinasi bersama Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Sinergi lintas perangkat daerah ini dilakukan agar penanganan reklame berjalan tertib dan pekerjaan infrastruktur di lapangan tidak terhambat.
Agus mengingatkan, ruang publik adalah ruang bersama. Pemasangan reklame tidak boleh mengabaikan aturan perizinan, tata ruang, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat.
Ia pun mengimbau masyarakat, pelaku usaha, dan penyelenggara reklame untuk menempuh jalur resmi sebelum memasang.
“Setiap pemasangan reklame perlu memperhatikan ketentuan tata ruang, mengurus perizinan resmi melalui Mal Pelayanan Publik, serta memenuhi kewajiban pajak reklame. Kami berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat mematuhi ketentuan tersebut agar tidak mengganggu fasilitas publik maupun infrastruktur yang ada,” ujarnya.
Menurut Agus, kepatuhan terhadap perizinan juga melindungi pelaku usaha dari persoalan administratif dan penertiban di kemudian hari. Karena itu, sebelum memasang reklame, pelaku usaha diminta memastikan persyaratan izin, lokasi penempatan, dan ketentuan teknis telah dipenuhi.
Melalui penertiban ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang mendorong pemanfaatan ruang publik yang lebih tertib, sekaligus mendukung penataan infrastruktur telekomunikasi demi kawasan perkotaan yang aman, rapi, dan nyaman bagi semua.**(Kib)
