Pers Sebagai Pilar ke-4 Demokrasi, Kacab Dinas Pendidikan Jatim Banyuwangi Jangan “Alergi” Wartawan.

Jatim.Rasionews.com Banyuwangi | Koordinator Persatuan Wartawan (Pewarta) Banyuwangi, Ari Bagus Pranata, sebagai, menyuarakan keluhan dari sejumlah wartawan di Banyuwangi terkait kepala cabang dinas pendidikan provinsi Jawa Timur perwakilan Banyuwangi insial AZ yang sulit dihubungi dan sulit untuk dimintai konfirmasi.

“Rekan kami juga pernah berkunjung ke kantornya untuk melakukan konfirmasi namun sama saja beliau susah ditemui,” ucapnya.

Ari mengatakan bahwa sejumlah wartawan-wartawan yang tergabung di Pewarta Banyuwangi telah berusaha menghubungi kepala cabang dinas tersebut melalui pesan WhatsApp, telepon, dan kunjungan ke kantornya, tetapi tidak pernah berhasil mendapatkan respon.

“Saya sering kali kirim pesan whatsapp maupun telpon entah pagi, siang dan sore bahkan di hari libur tidak pernah direspon,” kata Ari, Selasa (25/07/2023).

Menurut Ari, hal ini penting bagi pejabat publik dan perwakilan pemerintahan, termasuk kepala cabang dinas, untuk berkomunikasi secara terbuka dengan media dan wartawan.

“Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 yang menjamin kebebasan pers dan hak wartawan untuk memperoleh informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan publik (Pasal 4),” ungkapnya.

Ari Bagus Pranata menyampaikan permintaan agar kepala cabang dinas pendidikan provinsi Jawa Timur perwakilan Banyuwangi tidak “alergi” terhadap wartawan.

“Permintaan ini bisa diartikan sebagai ajakan untuk membuka saluran komunikasi yang lebih baik dengan media, merespons pertanyaan wartawan, dan memberikan konfirmasi yang diperlukan dalam rangka memberitakan berita dengan akurat dan seimbang,” tuturnya.

Kata Ari, Ketika pihak pemerintah atau perwakilan pemerintahan tidak merespon permintaan wartawan, hal ini bisa menjadi hambatan bagi peliputan berita yang transparan dan menyeluruh. Oleh karena itu, diharapkan kepala cabang dinas pendidikan provinsi Jawa Timur perwakilan Banyuwangi dapat merespon keluhan ini dengan positif dan membuka jalur komunikasi yang lebih efektif dengan wartawan.

“Agar tercipta lingkungan kerja yang lebih baik antara media dan pemerintah,” pungkasnya.

Solikin .