Diskusi Kebangsaan Bersama Bupati Banyuwangi, Tegaskan Keterbukaan dan Kepatuhan pada Aturan

Jatim.Rasionews.com|Banyuwangi, — Suasana hangat namun penuh keseriusan terasa di Rumah Kebangsaan Banyuwangi saat digelar diskusi bersama tokoh masyarakat dengan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. Forum ini menjadi ruang temu antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat dalam membahas berbagai dinamika sosial, kritik publik, hingga penguatan tata kelola pemerintahan. 26/02/2026

Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkab Banyuwangi, Ketua MUI Banyuwangi, Ketua PCNU terpilih Ahmad Turmudzi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Chaironi Hidayat, Pengasuh Pondok Pesantren Ad Dzikro KH Ir. Achmad Wahyudi, tokoh budaya Aekanu Hariyono, Ketua Lentera Sastra Banyuwangi Syafaat, Ketua FKUB Nur Chozin, para Asisten Sekretaris Daerah, beberapa kepala madrasah, serta undangan lainnya.

Acara yang dipandu oleh moderator Hakim Said tersebut berlangsung dialogis. Para tokoh masyarakat menyampaikan pandangan, kritik, serta harapan terhadap jalannya pemerintahan di Banyuwangi.

Dalam sambutannya, Bupati Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bentuk kepedulian dan kecintaan masyarakat.

“Ketika ada kritik kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, itu adalah bukti kecintaan masyarakat dan kepedulian terhadap pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmennya terhadap aturan dan tata kelola yang bersih.

“Kami tidak menghalangi masyarakat untuk memantau pemerintah. Tetapi jangan pula menggoda pemerintah untuk tidak taat pada aturan,” tegasnya.

Secara khusus, Bupati menyampaikan komitmennya untuk patuh pada regulasi, termasuk pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya taat pada aturan, terutama KPK. Jika ada ASN Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang main-main, laporkan kepada kami,” tegas Ipuk.

Terkait pelayanan publik dan keluhan masyarakat, Bupati menginstruksikan agar laporan terlebih dahulu disampaikan kepada camat setempat. Camat diberi waktu maksimal empat jam untuk menindaklanjuti aduan tersebut.

“Jika dalam waktu empat jam tidak ada respons, silakan laporkan langsung kepada Bupati,” imbuhnya.

Diskusi tersebut juga diisi tausiyah kebangsaan oleh KH Ir. Achmad Wahyudi. Dalam pesannya, ia mengingatkan pentingnya sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat dalam menjaga harmoni daerah. Ia menekankan bahwa kepemimpinan yang kuat lahir dari keterbukaan, kejujuran, dan keberanian menerima kritik.

Pertemuan ini menjadi penegas bahwa ruang dialog tetap terbuka di Banyuwangi. Kritik tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan energi perbaikan. Rumah Kebangsaan sore itu menjadi saksi bahwa demokrasi lokal bertumbuh bukan dari pujian semata, melainkan dari keberanian untuk saling mengingatkan dalam bingkai aturan dan cinta daerah.

Pewarta. Supartono