Bali ! Rasionews.com,
Masyarakat Peduli Agraria (Maspera) dan Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) mendukung sepenuhnya kegiatan penyelenggaraan Forum Ahli Penegakan Hukum Kehutanan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan, bekerja sama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Yang berlangsung pada 5–7 November 2025 di Mövenpick Resort & Spa Jimbaran, Bali.
Acara dibuka dengan arahan strategis dari Menteri Kehutanan, dilanjutkan keynote Hakim Agung Kamar Usaha Tata Negara pada Mahkamah Agung mengenai peran peradilan dalam perlindungan hutan, serta paparan dari Plt. Wakil Jaksa Agung/Jampidum tentang penegakan hukum terpadu bidang kehutanan.
- Advertisement -
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mewakili Menteri Kehutanan menekankan bahwa penegakan hukum adalah instrumen untuk memperkuat tata kelola dan daya saing nasional, bukan sekadar tindakan represif.
“Penegakan hukum kehutanan harus scientific-based dan technology-support. Tugas kita bukan hanya menghukum, tetapi memulihkan hutan dan mengembalikan keadilan bagi masyarakat serta negara,” ujar Dwi Januanto.
Peserta forum berasal dari Mahkamah Agung, jajaran Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut), para Kepala Balai, Biro Hukum, serta mitra organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini diharapkan menguatkan pembuktian ilmiah, menutup celah hukum, dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kehutanan.
- Advertisement -
Direktur Eksekutif Maspera – LKLH Irmansyah yang berada di Kantor di Gedung One Pacipic Place Jakarta Pusat berharap agar Forum Ahli ini diproyeksikan menjadi simpul permanen pertukaran pengetahuan dan pengambilan keputusan berbasis bukti—krusial untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030 dan memastikan setiap kerusakan hutan ditindak, dipulihkan, dan tidak terulang,
” Kita berharap Forum ahli ini menjadi simpul permanen pertukaran pengetahuan dan pengambilan keputusan berbasis bukti krusial dalam mencapai target ” . Harapnya.
Kehadiran forum ahli ini mempermudah proses peradilan untuk menentukan siapa yang menjadi ahli sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku.
- Advertisement -
Red.
