Jatim.Rasionews.com|PONTIANAK, KALBAR—Dewan Pimpinan Wilayah Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (DPW) RAJAWALI) Propinsi Jawa Timur menyampaikan sorotan tajam terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023. Pernyataan ini disampaikan menyusul perkembangan signifikan dalam penanganan kasus-kasus tersebut oleh KPK dan Kejati Kalbar. 03 September 2025.
“Kami dari RAJAWALI sangat prihatin dengan perkembangan kasus-kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat tinggi di Kalimantan Barat. Kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Mempawah yang melibatkan mantan Wakil Gubernur RN, yang kini ditangani KPK, serta kasus BP2TD yang sudah lama ditangani Polda Kalbar, harus diusut tuntas tanpa pandang bulu,” ujar Sujatmiko Ketua DPW RAJAWALI Jawa Timur dengan nada geram.
Ketua DPW RAJAWALI juga menyoroti kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Kalbar kepada Yayasan Mujahidin Pontianak yang melibatkan mantan Gubernur Kalbar, STJ, yang sudah naik status ke tahap penyidikan oleh Kejati Kalbar. “Kami mendesak Kejati Kalbar untuk bekerja secara profesional dan transparan. Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, jangan tajam ke bawah atas tapi tumpul ke atas,” tegasnya.
Menanggapi surat edaran ST/1160/V/RES.1.24.2023 terkait penundaan sementara proses hukum kasus BP2TD, Ketua DPW RAJAWALI menyatakan kekecewaannya. “Alasan menghindari kegaduhan tidak bisa diterima. Hukum tidak boleh ditunda-tunda. Kami akan terus mengawal kasus ini agar tetap berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tambahnya.
Selain itu Ketua DPW RAJAWALI secara khusus menyampaikan desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertindak lebih tegas dan cepat dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat di Kalimantan Barat.
“Kami dari RAJAWALI mendesak KPK untuk tidak ragu-ragu dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Mempawah yang melibatkan mantan Wakil Gubernur RN. KPK harus menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi koruptor di negeri ini, siapapun dia dan apapun jabatannya,” tegas Sujatmiko
Lebih lanjut, Ketua DPW RAJAWALI menekankan bahwa sudah saatnya hukum di Indonesia benar-benar tajam ke atas dan tumpul ke bawah. “Selama ini, kita sering melihat hukum tajam ke bawah, menyasar masyarakat kecil, tetapi tumpul ke atas, melindungi para pejabat korup. Ini tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus ditegakkan secara adil dan setara bagi semua warga negara,” ujarnya.
RAJAWALI juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kalimantan Barat untuk ikut mengawal proses hukum dan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. “Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita kawal kasus-kasus ini agar berjalan transparan dan akuntabel. Jangan biarkan para koruptor merajalela dan merugikan masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.
Sumber : DPP RAJAWALI
Redaksi.
